Banda Aceh (Waspada Aceh) – Hingga kini, 16 Mei 2025, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa telah menyelesaikan pembayaran utang senilai Rp35.617.710.354 dari total utang sebesar Rp48.735.806.173.
“Artinya, sisa utang tahun anggaran 2024 sampai dengan 16 Mei 2025 tinggal Rp13 miliar lebih atau 25% lagi dari total kewajiban kita,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Meuraxa, M Nurdin, Jumat (16/5/2025).
Nurdin yang juga Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DP2KP) Banda Aceh ini meyakini akan segera menyelesaikan sisa utang tersebut. Dia pun optimis seluruhnya selesai pada tahun ini, apalagi hingga kini penyelesaian utang sudah mencapai 75% dari utang keseluruhan.
Dia menuturkan sesuai arahan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, manajemen dan jajaran rumah sakit tetap memprioritaskan layanan kesehatan kepada masyarakat.
“Arahan beliau jelas, skema pembayaran utang yang kita lakukan jangan sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
“Jadi di tengah langkah efisiensi anggaran dan penyelesaikan utang, kami juga memperhatikan kebutuhan operasional untuk memastikan kualitas pelayanan di rumah sakit milik pemerintah kota ini tetap berjalan optimal,” ujar M Nurdin.
Sebagai informasi, pada awal tahun Kepala BPKK Banda Aceh Alriandi Adiwinata merilis kondisi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Meuraxa. Per 31 Desember 2024, RSUD Meuraxa memiliki utang sebesar Rp49 miliar.
“Adapun utang RSUD Meuraxa disebabkan belum diselesaikannya pembayaran Insentif Jasa layanan lebih kurang Rp19 miliar, Belanja Obat/Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Rp22 miliar, dan Belanja Operasional rumah sakit sekitar Rp8 miliar,” ujarnya.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal yang baru dilantik kala itu, berkomitmen penuh menyelesaikan utang RSUD Meuraxa dengan langkah-langkah konkret. Roadmap penyelesaian utang pun disusun secara komprehensif, meliputi sumber dana hingga timeline pembayaran.
Seiring dengan penunjukan M Nurdin sebagai Plt Dirut RSUD Meuraxa, Wali Kota menginstruksikan jajaran direksi rumah sakit milik Pemko Banda Aceh tersebut untuk menyusun strategi penyelesaian utang dengan tetap memprioritaskan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (*)
