Banda Aceh (Waspada Aceh ) – Bencana alam yang terjadi di sejumlah kabupaten di Aceh, dinilai sebagai akibat dari kesalahan pengelolaan hutan dan lahan yang masih terus terjadi hingga kini.
Menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, perlu adanya skema perhutanan sosial agar bencana ekologis itu dapat diminimalisir, kata Direktur Eksekutif Walhi Aceh, M Nur kepada wartawan, Selasa (12/2/2019).
Adapun yang disebut Perhutanan Sosial adalah upaya legal pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, tanpa merubah fungsi hutan. Pengelolaannya mengedepankan praktek yang selama ini masih eksis dan dipertahankan oleh masyarakat berdasarkan pengetahuan dan kearifan lokal.
Pemanfaatan hutan yang dimaksud dalam Perhutanan Sosial adalah pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan seperti ekowisata, tata air, keanekaragaman hayati dan penyerapan/penyimpan karbon.
“Semangat pemerintah memberikan akses ruang kepada rakyat bukan tanpa alasan, dimana landasan pikir utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Tentu dimulai dengan akses ruang hutan dan lahan hingga ketimbangan produksi yang terus terjadi hingga saat ini,” kata M Nur.
Kasus di Aceh Tenggara, lanjut dia, menjadi pembelajaran berharga dalam mengurangi kisruh pengelolaan hutan oleh rakyat. Dalam hal ini Walhi mempersoalkan buruknya tata proses perizinan hingga pemanfaatan kawasan hutan dengan sengaja mengubah fungsinya. (Fauady)
