Banda Aceh (Waspada Aceh) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh mendesak Bupati Aceh Selatan untuk segera turun tangan menyelesaikan sengketa lahan antara warga Gampong Seuneubok Pusaka, Kecamatan Trumon Timur, dengan PT ASN.
Desakan ini disampaikan menyusul aksi pendudukan lahan oleh warga yang telah berlangsung selama lima hari berturut-turut.
Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Ahmad Shalihin, yang akrab disapa Omsol, menegaskan bahwa peran aktif bupati sangat penting untuk meredam potensi konflik yang lebih besar.
Ia menilai, penyelesaian konflik agraria harus dilakukan melalui pendekatan keadilan ekologis dan berlandaskan hak asasi manusia.
“Bupati tidak boleh diam dan membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Ini menyangkut kehidupan dan hak masyarakat, sehingga perlu segera diselesaikan,” kata Omsol, Rabu (30/4/2025).
Lanjut Omsol, jika konflik ini terus diabaikan, bukan tidak mungkin akan terjadi eskalasi yang membahayakan keamanan masyarakat.
Ia memperingatkan, lambatnya respons pemerintah bisa memunculkan asumsi bahwa konflik ini sengaja dibiarkan.
“Apalagi aksi massa sudah berlangsung lima hari. Bupati harus bertanggung jawab dan segera turun tangan. Jangan tunggu ada korban baru bertindak,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, jika pemerintah terus abai, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap negara.
“Jangan sampai muncul anggapan bahwa bupati membiarkan konflik ini terjadi. Oleh karena itu, perlu segera hadir dan menyelesaikannya secara persuasif,” lanjutnya.
Sebagai langkah konkret, Walhi meminta Bupati Aceh Selatan segera memanggil dan mempertemukan para pihak masyarakat, perusahaan, eksekutif, legislatif, serta unsur terkait lainnya, untuk menyelesaikan sengketa ini secara adil dan menyeluruh. (*)
