Banda Aceh (Waspada Aceh) – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Musriadi Aswad, mendorong Majelis Adat Aceh (MAA) setempat untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan para ulama dan umara dalam rangka membahas penyesuaian mahar nikah yang berlaku di masyarakat.
Menurutnya, persoalan mahar nikah perlu dikaji secara komprehensif agar tidak memberatkan calon pengantin, khususnya bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Ia menilai, tingginya standar mahar di sebagian wilayah dapat menjadi salah satu faktor penghambat terjadinya pernikahan yang sah dan sesuai syariat.
“Kita mendorong MAA agar duduk bersama ulama dan umara untuk merumuskan kebijakan yang bijak terkait mahar nikah, sehingga tetap menjaga nilai adat dan syariat Islam, namun tidak memberatkan masyarakat,” ujar Musriadi, Kamis (5/2/2026).
Ia menegaskan, bahwa adat Aceh sangat menjunjung tinggi nilai kesederhanaan dan keberkahan dalam pernikahan.
Oleh karena itu, penyesuaian mahar nikah perlu mengedepankan prinsip kemaslahatan umat serta tidak bertentangan dengan hukum islam.
Selain itu, koordinasi lintas unsur ini dinilai penting agar keputusan yang diambil memiliki legitimasi adat, agama, dan pemerintahan.
Dengan demikian, hasil kesepakatan dapat diterima secara luas oleh masyarakat.
Wakil Ketua DPRK ini juga berharap MAA dapat berperan aktif sebagai mediator antara aspirasi masyarakat dengan pandangan ulama serta kebijakan pemerintah daerah.
“Kita ingin pernikahan menjadi jalan ibadah yang mudah, bukan justru menjadi beban sosial dan ekonomi.
Sinergi antara MAA, ulama, dan umara sangat penting untuk mewujudkan itu,” tegasnya.
DPRK Banda Aceh siap mendukung setiap langkah yang bertujuan memperkuat nilai adat dan syariat Islam sekaligus mendorong kesejahteraan sosial masyarakat dalam kehidupan berkeluarga. (T.Mansursyah)
