Banda Aceh (Waspada Aceh) – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan komitmen Pemerintah Aceh untuk memproses tuntutan para tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA), sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Hal ini disampaikan saat menanggapi aksi damai yang digelar ratusan nakes di lobi Kantor Gubernur Aceh, Jumat (18/7/2025). Dalam aksi tersebut, para nakes menuntut pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan jasa medis atau remunerasi yang hingga kini belum mereka terima.
Fadhlullah yang akrab disapa Dekfadh didampingi Direktur Utama RSUDZA, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Biro Pembangunan Aceh, dan perwakilan dari Bappeda, langsung turun menemui massa aksi dan menggelar dialog terbuka. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam terhadap permasalahan yang dihadapi para tenaga kesehatan.
“Dananya sudah standby. Tapi yang menjadi persoalan adalah regulasi. Aturan ini sudah ada sejak lama, bahkan sebelum kami menjabat. Dalam aturan itu, kita hanya boleh memilih satu, antara TPP atau remunerasi,” jelas Dekfadh.
Meski begitu, Wagub menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tetap berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak para tenaga kesehatan.
“Kami sepakat dengan tuntutan Bapak dan Ibu. Tapi semuanya harus sesuai prosedur. Kami akan upayakan semuanya berjalan secepat dan sebaik mungkin,” ujarnya.
Ia juga mengajak para tenaga kesehatan untuk tetap tenang dan mengedepankan komunikasi yang konstruktif. Pemerintah, kata dia, menyadari peran strategis tenaga kesehatan, terutama dalam memberikan pelayanan publik di bidang kesehatan.
“Kami menghormati perjuangan Bapak dan Ibu. Kami tidak akan tinggal diam,” tutupnya. (*)
