Jakarta (Waspada Aceh) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menunjuk Kepala Staf Presiden (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menindaklanjuti hasil pertemuan presiden dengan tim dari Aceh.
Moeldoko menyampaikan hal itu kepada wartawan usai mengikuti pertemuan antara tim dari Aceh dengan Presiden Jokowi, pada Kamis hari ini (13/2/2020), di Istana Negara Jakarta.
Tim dari Aceh yang dipimpin oleh Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haytar bertemu Presiden Jokowi, bersama sejumlah petinggi Komite Peralihan Aceh (KPA), yaitu H.Muzakir Manaf atau Mualem, Darwis Jeunieb, dan Aiyub Abbas yang juga Bupati Pidie Jaya. Hadir juga Ketua DPRA Aceh H. Dahlan Jamaluddin dan Staf Khusus Wali Nanggroe, Rafiq.
Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan(KSP) Moeldoko dan Ketua Wantimpres, Wiranto.
Pada pertemuan tersebut Wali Nanggroe menyampaikan sejumlah persoalan terkait belum terimplementasinya beberapa butir MoU Helsinki. Beberapa poin MoU yang belum selesai, kata Wali Nanggroe, misalnya soal bendera dan lambang, persoalan tapal batas Aceh, pertanahan dan beberapa poin lain sesuai yang tertera dalam perjanjian MoU Helsinki.
“Ini harus diperhatikan bersama bagaimana untuk selesaikan semuanya,” kata Wali Nanggroe.
“(Saya) telah menerima instruski dari Presiden untuk memberikan solusi terkait persoalan Aceh,” kata Moeldoko.
Berita Terkait: Ada Apa? Mantan Petinggi GAM Ketemu Surya Paloh
“Presiden juga menunjuk Kepala Staf Presiden untuk menangani berbagai isu ini, dalam tiga bulan ke depan sudah ada formula yang bisa menjadi solusi,” tambah Moeldoko.
Mewakili Presiden, Muldoko juga menanggapi harapan pembangunan dan ekonomi Aceh yang belum signifikan dalam 15 tahun perjanjian damai antara RI dan GAM.
“Dalam 15 tahun ini, kan pembangunan Aceh juga tidak signifikan, dan masyarakat Aceh merasakan kurang adanya perubahan. Untuk itu, kita akan koordinasi dengan tim yang ada di Aceh untuk membuat langkah-langkahnya,” kata Moeldoko. (Ris)
