Banda Aceh (Waspada Aceh) – Jumlah korban meninggal akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh kembali bertambah. BNPB mencatat total 409 warga meninggal hingga Kamis (11/12/2025) pukul 17.00 WIB.
Mereka tersebar di sejumlah wilayah yang terdampak banjir bandang dan longsor berlangsung sejak akhir November 2025.
Kepala Pusdatin BNPB, Abdul Muhari, mengatakan pembaruan data itu dihimpun dari Posko Terpadu Pemerintah Aceh. “Laporan masih terus masuk dari daerah,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (11/12/2025)
BNPB merilis sebaran korban meninggal berdasarkan kabupaten/kota sebagai berikut:
• Aceh Utara: 157 jiwa
• Aceh Tamiang: 58 jiwa
• Aceh Timur: 50 jiwa
• Bener Meriah: 29 jiwa
• Pidie Jaya: 31 jiwa
• Aceh Tengah: 24 jiwa
• Aceh Tenggara: 13 jiwa
• Gayo Lues: 5 jiwa
• Langsa: 5 jiwa
• Lhokseumawe: 4 jiwa
• Subulussalam: 2 jiwa
• Pidie: 1 jiwa
• Nagan Raya: 1 jiwa
Bencana ini telah melanda 18 kabupaten/kota, mencakup 225 kecamatan dan 3.678 gampong. Selain 409 korban meninggal, BNPB juga mencatat 479 warga luka berat, 3.845 luka ringan, serta 36 orang yang masih hilang.
Jumlah pengungsi masih sangat besar. Sedikitnya 786.732 jiwa mengungsi di 2.181 titik. Sebagian besar berasal dari wilayah yang rumahnya terendam total, tertimbun longsor, atau berada di kawasan rawan pergerakan tanah.
Abdul Muhari mengatakan, penataan pengungsian terpadu terus diupayakan agar layanan kesehatan, dukungan psikososial, hingga distribusi logistik bisa berjalan lebih optimal.
Kerusakan infrastruktur juga meluas. Ratusan fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, perkantoran, hingga rumah sakit mengalami kerusakan.
Sementara itu, akses transportasi terganggu dengan 461 titik jalan rusak dan 332 jembatan terdampak. BNPB mencatat lebih dari 157 ribu rumah rusak, serta puluhan ribu hektare sawah, kebun, dan tambak ikut terdampak.
Abdul Muhari menegaskan operasi pencarian dan penyelamatan tetap menjadi prioritas utama, terutama di wilayah yang masih melaporkan warga hilang. Pemerintah juga mempercepat pembukaan akses dan pemulihan jaringan komunikasi serta energi untuk mendukung distribusi bantuan.
Dari 18 kabupaten/kota terdampak, 13 wilayah yang memiliki titik pengungsian terpisah masih berada dalam fase tanggap darurat. Pada fase tanggap darurat kedua yang berlangsung pada 14–25 Desember, BNPB memulai pergeseran prioritas menuju pembangunan pengungsian terpadu dan persiapan hunian sementara (huntara). Setelah itu, berbagai fasilitas umum dan sosial akan dipulihkan untuk mendukung kebutuhan warga.
“Kami masih fokus pada penyelamatan dan memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi,” kata Abdul Muhari. (*)
