Banda Aceh (Waspada Aceh) – Ulama Aceh mendesak Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai Darurat Bencana Nasional.
Desakan itu disampaikan dalam Muzakarah Ulama Aceh 2025 yang digelar di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Minggu (14/12/2025).
Ketetapan status darurat nasional dinilai penting untuk mempercepat penanganan korban, pemulihan infrastruktur, serta membuka akses bantuan kemanusiaan nasional dan internasional secara terkoordinasi dan akuntabel.
“Muzakarah ini menyuarakan harapan rakyat agar negara hadir secara penuh. Dalam kondisi tertentu, bencana sebesar ini tidak mampu ditangani daerah sendiri,” kata Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali atau Abu Sibreh.
Selain mendesak pemerintah pusat, para ulama juga mendorong Gubernur Aceh Muzakir Manaf bersama bupati dan wali kota se-Aceh menyusun peta jalan pembangunan pascabencana yang terintegrasi.
Blueprint tersebut diharapkan berorientasi pada mitigasi bencana, pemulihan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta perlindungan lembaga pendidikan dan rumah ibadah.
Ulama juga meminta pemerintah daerah melakukan penyesuaian dan revisi anggaran untuk penanganan banjir dan longsor. Sementara itu, pemerintah pusat diminta memberikan dukungan anggaran dan langkah strategis jangka pendek maupun jangka panjang sesuai tingkat kedaruratan.
Dalam rekomendasi lainnya, ulama menekankan pentingnya transparansi dan amanah dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan, serta penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan yang diduga berkontribusi pada bencana.
Abu Sibreh menyampaikan bahwa banyak tokoh masyarakat, terutama kalangan intelektual dan nonpolitik, meminta ulama bersatu menyampaikan sikap kepada pemerintah pusat agar respons terhadap bencana lebih cepat dan serius.
Ia juga mengapresiasi upaya Gubernur Aceh dan para kepala daerah yang telah bekerja membantu masyarakat terdampak. Menurutnya, sikap emosional kepala daerah di tengah bencana bukan tanda kelemahan.
“Itu bukan cengeng atau menyerah, tetapi pengakuan jujur atas keterbatasan manusia di hadapan bencana dan besarnya penderitaan rakyat,” ujar Abu Sibreh.
Sebagai bagian dari ikhtiar spiritual, ulama mengajak masyarakat menghidupkan masjid melalui doa bersama, ibadah, dan kegiatan sosial-keagamaan, baik di wilayah terdampak maupun tidak terdampak bencana.
Muzakarah Ulama Aceh 2025 diikuti sejumlah ulama besar Aceh, di antaranya Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Abu H Muhammad Ali, Pimpinan Dayah Ummul Ayman Samalanga Tgk H Nuruzzahri Yahya, Ketua PB HUDA Aceh Tgk H Anwar Usman, serta tokoh agama, imam masjid, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan Islam.
Para ulama menegaskan akan terus berdiri bersama rakyat dan pemerintah Aceh dalam menghadapi musibah, seraya mengingatkan bahwa kekuatan Aceh terletak pada persatuan ulama, umara, dan masyarakat. (*)
