Banda Aceh (Waspada Aceh) – Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, A.Hanan menyebutkan, dalam rangka mewujudkan dan menyukseskan 15 program prioritas Gubernur Aceh, pihaknya telah melaksanakan beberapa program kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani.
Hanan menjelaskan, pada tahun anggaran 2019, pihaknya melaksanakan kegiatan cetak sawah baru seluas 830 Ha. Program ini, sebutnya, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di Aceh.
“Kegiatan ini merupakan penambahan luas baku sawah yang kita laksanakan di 5 kabupaten, yaitu Aceh Besar (200 Ha), Pidie (200 Ha), Aceh Timur (100 Ha), Aceh Tamiang (290 Ha), dan Bireuen (40 Ha). Anggarannya sendiri bersumber APBN untuk 500 Ha dan APBA untuk 390 Ha,” ungkap Hanan, Jumat (1/11/2019).
Dia melanjutkan, penerima manfaat kegiatan ini merupakan petani-petani yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan dan benar-benar sebagai petani yang bercocok tanam padi.
“Selama tahun ini, luasan 830 Ha tersebut hampir rampung semua dan sudah masuk pada tahap finishing. Bahkan, pada beberapa lokasi telah dilakukan penanaman perdana. Di Aceh Timur penanaman perdana ini dilakukan tanggal 6 November 2019. Kita berharap dengan adanya lahan ini, petani penerima manfaat yang tadinya kategori miskin, akan meningkat taraf kesejahteraannya,” terang Hanan.
Bantuan ini, sambung dia, tidak hanya pada cetak sawah baru. Namun, Distanbun Aceh juga telah membantu pada penyediaan saprodi (sarana produksi), dari benih sampai pupuk dan obat-obatan, hingga petani tersebut menghasilkan.
“Bahkan tahun kedua, pada saat lahan kekurangan air kita menyediakan benih palawija, seperti kedelai dan jagung. Ini akan kita kawal terus,” sebutnya.
Dia menuturkan, selain bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani, Hanan juga mengatakan kegiatan itu dilakukan sebagai upaya antisipasi kehilangan lahan sawah akibat pembangunan jalan tol, alih fungsi lahan dan sebagainya.
“Jadi kita ingin mengembalikan fungsi lahan tersebut,” tutur dia.
Selain itu, sambung dia, untuk meningkatkan pendapatan petani, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh juga menggalakkan kegiatan IP300 (indeks penanaman yang dilakukan 3 kali setahun).
“Pada beberapa lokasi penanaman IP200 sudah ada, tapi penanaman IP300 belum ada. Di Aceh baru dilakukan bulan April yang dicanangkan bapak gubernur seluas 500 Ha,” ujar Hanan.
Dalam kegiatan IP300 ini, lanjutnya, pemerintah membantu benih, pupuk, sapridu, dan memberikan bantuan olah tanah gratis.
“Bantuan ini didukung dan disupport langsung oleh Kementerian Pertanian, dengan dukungan 2 unit UPPO. 1 Unit UPPO komponennya ada alat pembuatan pupuk organik, mendapat satu unit motor 3 roda, alat pembuatan pupuk, serta sapi 20 ekor beserta kandang dan gudang. Lokasinya di Indrapuri,” terang dia.
Bukan hanya itu, kata Hanan, di Indrapuri pihaknya juga mendapat bantuan satu unit SP3T (1 unit dryer, 1 unit combine handfiser, 1 unit mesin pengolahan beras plus gudang).
“Nilainya di atas 3 miliar. Itu kontraknya di pusat, kita hanya menerima barang,” kata dia.
Dia berharap kepada para petani yang mendapat bantuan itu agar dapat dipergunakan secara baik. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berharap bantuan yang telah diterima petani dapat dikelola secara baik dan mandiri.
“Kita berharap dengan bantuan itu petani dapat mandiri. Tahun 2018 dilokasi yang sama, para petani dibantu 1 unit untuk kelompok ekonomi petani (KEP) dengan harapan mereka dapat mandiri. Mereka dapat dilembagakan sehingga dapat mengelola bantuan ini dengan baik,” lanjutnya.
Menurut Hanan, program IP300 di kawasan Indrapuri telah memberi dampak yang luar biasa. Petani di sekitar itu yang tidak mendapat bantuan, sebut Hanan, juga bisa ikut melakukan penanaman pada saat bersamaan.
“Itu seluas 3250 Ha. Memang ada yang mengalami kegagalan panen, namun mereka mendapat kompensasi dari Asuransi Usaha Tani Pertanian (AUTP) sebesar Rp6 juta/Ha, sehingga petani tidak merasa dirugikan,” imbuh dia.
Dia mengaku kegiatan IP300 ini akan terus digalakkan. Tahun 2020, ungkap dia, akan dilanjutkan di Aceh Besar (500 Ha), Abdya (300 Ha), Aceh Utara (300 Ha), Pidie (300 Ha) dengan sumber anggaran dari APBA.
“Di luar kegiatan ini, kita melakukan optimalisasi lahan sawah yang terlantar. Itu dilakukan secara swakelola dengan petani. Satu lagi juga meningkatkan produksi di areal sawah yang sudah ada,” pungkas A.Hanan.(Ria/i)
