Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah Aceh menegaskan keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi mahasiswa terkait penanganan pemulihan pascabencana. Pemerintah menyatakan komunikasi dengan masyarakat akan terus dibuka untuk mengawal percepatan pemulihan di berbagai sektor.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Taufik saat menerima mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) yang menggelar aksi di halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis (10/9/2026).
Taufik mengatakan pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik maupun masukan dari masyarakat, termasuk mahasiswa. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat memiliki tujuan yang sama dalam mempercepat pemulihan kehidupan warga terdampak bencana.
“Kami tidak eksklusif, kami juga masyarakat biasa. Hanya saja posisi saat ini berbeda, kami diamanatkan di pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat,” kata Taufik.
Ia mengatakan percepatan pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan penyediaan rumah hunian.
“Dalam pemulihan pascabencana sama-sama kita ingin berjalan cepat di semua sektor kehidupan, baik pendidikan, kesehatan maupun rumah hunian,” ujarnya.
Menurut Taufik, Pemerintah Aceh sebelumnya telah menggelar pertemuan bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mengevaluasi penanganan pascabencana. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga akan diperkuat agar persoalan yang muncul di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami beberapa hari lalu duduk bersama semua SKPA. Kami akan bangun komunikasi yang intensif dengan kabupaten/kota,” katanya.
Taufik mengakui proses pemulihan pascabencana membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah Aceh, kata dia, tidak mungkin bekerja sendiri sehingga ruang komunikasi dengan masyarakat dan berbagai kelompok tetap dibuka.
“Kami sadar bukan super power. Kami buka komunikasi dengan semua pihak,” tegasnya.
Untuk mendukung keterbukaan informasi, Pemerintah Aceh juga telah membuka posko yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait perkembangan penanganan pascabencana.
“Kami juga sudah buka posko untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ini niat baik yang akan kami kawal dan laksanakan,” ujarnya.
Taufik berharap komunikasi dengan mahasiswa tidak berhenti setelah aksi tersebut. Ia menilai kritik dan masukan mahasiswa tetap diperlukan untuk mengawal proses pemulihan di Aceh.
“Saya harap komunikasi kita terus berlanjut. Besar harapan kami, seperti disampaikan gubernur, agar terus membuka komunikasi dalam penanganan bencana,” katanya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa USK menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka temukan terkait kondisi pemulihan pascabencana di sejumlah daerah.
Ketua BEM USK memaparkan hasil observasi mahasiswa, termasuk di Gayo Lues. Mereka masih menemukan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana namun belum sepenuhnya tertangani.
Mahasiswa menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena kerusakan fasilitas pendidikan berdampak langsung terhadap keberlangsungan proses belajar masyarakat terdampak bencana.
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Teknik USK menyoroti transparansi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Mahasiswa meminta pemerintah membuka informasi mengenai penggunaan anggaran agar proses pemulihan dapat diawasi publik.
Sedangkan Ketua BEM Fakultas Keperawatan USK menyoroti kondisi fasilitas kesehatan yang dinilai belum sepenuhnya pulih. Mahasiswa juga mempertanyakan serapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk penanganan pascabencana.
Aksi mahasiswa tersebut kemudian direspons Pemerintah Aceh melalui pertemuan langsung dengan Plt Sekda Aceh. Pemerintah menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan SKPA dan pemerintah kabupaten/kota serta menjaga ruang komunikasi dengan masyarakat dalam mengawal pemulihan pascabencana. (*)
