Banda Aceh (Waspada) – Tensi politik cenderung menurun, usai pelantikan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh definitif, Kamis (5/11/2021). Apalagi setelah adanya campur tangan pusat, khususnya Dirjen Anggaran, sehingga pihak eksekutif dan legislatif sepakat APBA 2021 akan dibahas melalui qanun Aceh.
“Pemerintah Aceh dan DPRA dapat menetapkan APBA 2021 tepat waktu,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto, menjelang kepulangannya bersama Mendagri Tito Karnavian ke Jakarta, di Ruang VVIP Bandara Sultan Iskandar Muda, Kamis (5/11/2020).
Terkait informasi tersebut, kepada Waspada, Jumat malam (6/11/2020), Ketua Fraksi Partai Golkar DPRA, Ali Basrah, yang hadir dalam pertemuan itu menjelaskan, pembahasan RAPBA 2021 antara Tim Banggar DPRA dan Tim TAPA Pemerintah Aceh diberi batas dead line 30 November 2021.
Mengingat waktunya sudah mepet dan pemerintah pusat memberi warning pembahasan APBA 2021 tepat waktu, maka kedua institusi ini bergerak cepat dan sepakat hari Senin tanggal 9 November 2021 melanjutkan sidang paripurna pertanggung jawaban APBA 2019, yang sempat tertunda efek disharmonis.
Kemudian, kata Ali Basrah, dilanjutkan membahas kebijakan umum dan anggaran KUA PPAS 2021 antara Tim Banggar DPRA dan Tim TAPA. Di sini tidak lagi dibahas di tingkat fraksi, langsung Tim Banggar dan TAPA.
“Soal waktunya disingkronisasikan,” kata Ali Basrah, yang setelah kisruh DPRA dengan Pemerintah Aceh, diberi mandat sebagai koordinator ketua pembahasan anggaran 2021 oleh DPRA dan Pemerintah Aceh itu.
Setelah kesepakatan KUA PPAS 2021 ditanda tangani, akan dibahas juga soal proyek Multiyears yang MoU nya sempat dibatalkan DPRA itu.
“RAPBA 2021 yang sudah disepakati, diserahkan ke Mendagri untuk koreksi dan evaluasi selama 14 hari. Setelah itu, baru ketuk palu, resmilah APBA 2021,” kata Mantan Wakil Bupati Aceh Tenggara ini.
Informasi lain yang Waspada himpun menyebutkan, APBA 2021 bakal menyusut sekitar Rp2 triliun untuk 2021. Dari sekitar Rp17 triliun pada APBA 2020 berkurang menjadi Rp 15 triliun tahun 2021. Penyebabnya antara lain terkait COVID-19 dan berkurangnya pendapatan Aceh. (Aldin NL)
