Aceh Utara (Waspada Aceh ) – Pengamat Komunikasi Politik, Universitas Malikussaleh (Unimal) Provinsi Aceh, Masriadi Sambo, meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mengevaluasi total kinerja Satgas lintas kementerian yang menangani bencana Sumatera.
Pasalnya, untuk hunian sementara (Huntara) seperti yang ditargetkan pada 1 Ramadhan, faktanya tidak rampung. Akibatnya penyintas banjir di Aceh khususnya Aceh Utara dan Sumatera masih melewati bulan Ramadhan di tenda pengungsian.
“Sudah waktunya Presiden ambil alih pengawasan dalam penanganan pascabanjir ini,” kata Masriadi Sambo, kepada Waspadaaceh.com, Rabu (18/2/2026).
Selain itu, ia menyoroti akses informasi publik tentang bencana. Misalnya, data penerima bantuan rumah rusak ringan, sedang, dan berat termasuk bantuan sosial tidak bisa diakses warga secara terbuka. Sehingga desa di Aceh khusunya Lhokseumawe- Aceh Utara melakukan protes .
“Warga merasa ditipu, tidak terdata, tiba-tiba ada bantuan untuk warga lainnya. Maka sudah seharusnya satuan tugas dan pemerintah kabupaten/kota menyediakan informasi yang bisa diakses warga secara realtime lewat website BNPB dan website pemerintah kabupaten/kota,” pintanya,
Menurunya, akses informasi publik tentang bencana sangat penting, sehingga tidak ada warga yang merasa dirugikan. Misalnya warga yang berhak menerima tapi tidak mendapatkan.
Bahkan warga juga bisa saling cek, siapa saja penerima, karena dalam mekanisme BNPB ini disebut uji publik. Namun, tidak semua daerah melakukannya.
“Maka meminta pemerintah membenahi sektor informasi publik tenang penanganan bencana. Jika informasi terbuka, pemerintah diuntungkan juga, citra presiden bagus, karena dari waktu ke waktu ada perkembangan rehabilitasi dan rekontruksi Aceh,” ujarnya.
“Sudah menjadi rahasia umum, beda kementerian tidak boleh saling memberi intruksi. Ini salah satu yang perlu dievaluasi oleh presiden, agar Aceh ini bisa pulih sesegera mungkin,” terangnya,
Di sisi lain, dia menyarankan satuan tugas diberi kewenangan khusus untuk merekrut tenaga kerja lokal untuk memperkuat kinerjanya.
“Termasuk menambah kewenangan satuan tugas untuk merekrut masyarakat lokal. Selama ini, bolak-balik pegawai pusat ke daerah itu sudah memakan berapa ratus miliar biaya perjalanan dinas, Pola kerja ini perlu dievaluasi presiden,” pungkasnya. (*)
