Medan (Waspada Aceh) – Suasana haru terpancar jelas di antara deretan kursi yang penuh di Serayu Cafe and Space, Jalan Sei Serayu, Kamis (5/2/2026). Saat itu penulis Benaya Harobu mulai mengungkap lapisan demi lapisan ketidakadilan dalam sistem pendidikan Indonesia.
Suara sang penulis yang awalnya mantap perlahan bergetar, hingga akhirnya ia tidak mampu menahan air mata yang mengalir di pipinya. Moment itu menjadi puncak dari kegiatan bedah buku “Reset Indonesia,” yang juga menghadirkan jurnalis investigatif Dhandy Dwi Laksono sebagai pembicara utama.
Pendidikan yang Menoreh Luka Mendalam
Tak berapa lama setelah memulai paparannya, Benaya membawa perhatian seluruh peserta ke sebuah cerita yang mengguncang hati: kisah seorang siswa kelas IV sekolah dasar di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Anak itu memilih mengakhiri hidupnya karena orang tuanya tidak mampu memenuhi kebutuhan paling dasar untuk sekolah. Buku tulis dan pulpen, serta harus mengurus biaya pendidikan sebesar Rp1,2 juta per tahun.
“Bagaimana saya tidak terpukul dengan peristiwa ini. Adik saya harus meregang nyawa akibat ketidakadilan dalam sistem pendidikan. Ini menjadi tamparan keras bagi kita yang mau berpikir jernih,” ucapnya dengan suara yang terputus-putus, sambil menyeka air mata.
Menurut Benaya, kasus tersebut bukan sekadar cerita tunggal, melainkan refleksi nyata bahwa negara belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Ketidakadilan dalam pendidikan adalah luka yang terus menganga bagi rakyat kecil,” tegasnya.
Reset Indonesia: Naratif untuk Literasi Kritis
Benaya menjelaskan bahwa buku Reset Indonesia merupakan hasil dari riset panjang yang digarap dengan pendekatan naratif yang mendalam. Bersama Dhandy Dwi Laksono, ia berusaha menyajikan persoalan struktural di Indonesia dengan cara yang lebih membumi, sehingga mudah dipahami oleh khalayak luas.
“Literasi kritis menjadi kunci untuk memperkuat partisipasi publik dalam demokrasi,” katanya.
Menurutnya, masyarakat perlu memiliki keberanian untuk bersuara dan menguji kebijakan yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat kecil. Membaca dan berdiskusi, tambahnya, adalah langkah awal yang krusial untuk membangun kesadaran kolektif.
Dhandy Dwi Laksono juga menegaskan bahwa buku ini lahir dari kegelisahan terhadap berbagai persoalan yang sering terpinggirkan dalam wacana publik.
“Kita mencoba merekam suara-suara yang selama ini terbungkam dan mengajak pembaca untuk tidak sekadar menjadi penonton dalam sejarah bangsa kita,” jelasnya.
Sinergi untuk Keadilan Sosial dan Lingkungan
Tak hanya membahas pendidikan dan demokrasi, diskusi juga menyentuh isu lingkungan.
Direktur Green Justice Indonesia (GJI), Panut Hadisiswoyo, mengangkat kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara khususnya di Mandailing Natal. Ia menekankan bahwa peran masyarakat adalah kunci dalam menjaga ekologi dan menolak praktik alih fungsi lahan yang merugikan.
“Tanpa keterlibatan masyarakat yang nyata, kerusakan lingkungan akan terus berlanjut. Hutan akan terancam, bencana alam akan semakin sering terjadi, dan yang paling dirugikan adalah rakyat jelata,” paparnya.
Fika Rahma, Direktur Utama Indata Komunika Cemerlang selaku penyelenggara, menyampaikan bahwa kegiatan berlangsung dengan sangat dinamis. Peserta dari berbagai latar belakang, mahasiswa, akademisi, hingga pegiat sosial, aktif mengajukan pertanyaan terkait peran media, keberanian menyuarakan kebenaran, serta tantangan dalam menghadapi tekanan kekuasaan.
Acara juga menghadirkan akademisi Ibnu Avena Matondang sebagai pembanding, serta dua pegiat literasi Sumatera Utara, Eka Delanta Rehulina dan Ranggini Triono, yang turut mengikuti dan menyumbangkan pandangan dalam sesi tanya jawab.
Di akhir acara, suasana haru yang awalnya melanda ruangan bertransformasi menjadi semangat yang membara. Banyak peserta yang menyatakan bahwa cerita dan diskusi dalam bedah buku ini menjadi pemicu untuk lebih peduli dan terlibat dalam upaya memperbaiki kondisi bangsa. (*)
