Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pertemuan hampir empat jam antara Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar dengan pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aceh, Selasa (9/12/2025), berubah menjadi ruang curahan keprihatinan mendalam atas bencana alam di Sumatera, khususnya Aceh.
Wali Nanggroe menilai penanganan bencana banjir bandang dan longsor di Aceh berlangsung “sangat lambat”.
“Masih ada daerah terisolir, masyarakat kesulitan mendapatkan bantuan. Penanganannya lambat, sangat lambat,” tegas Wali dengan suara meninggi.
Wali Nanggroe menyoroti minimnya armada udara untuk evakuasi. Ia menyebut hanya empat unit helikopter dikerahkan, sementara bencana melanda 18 kabupaten/kota di Aceh serta wilayah Sumut dan Sumbar.
“Aceh butuh puluhan heli. Dengan skala seperti ini seharusnya sejak awal ditetapkan bencana nasional. Sekarang pun kalau ditetapkan, itu sudah terlambat,” ujarnya.
Wali mengaku heran karena peralatan negara yang kerap dipamerkan saat upacara kenegaraan tidak dikerahkan maksimal saat rakyat terdampak bencana.
Bantuan Luar Negeri Tertahan
Dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe mengungkapkan telah berkomunikasi dengan pihak luar negeri—mulai Tiongkok, Singapura, Rusia hingga Uni Emirat Arab. Namun bantuan tersebut tidak bisa masuk karena status bencana belum dinaikkan oleh Pemerintah Pusat.
“Negara-negara tetangga siap membantu Aceh, tapi ‘pintunya’ belum dibuka. Hanya bantuan dari konsulat dalam Indonesia yang bisa masuk, itu pun terbatas,” kata Wali.
Ia menegaskan landasan hukum Aceh dapat menjalin kerja sama luar negeri non-kedaulatan sudah diatur dalam MoU Helsinki dan UUPA, termasuk dalam misi kemanusiaan. Menurutnya, Aceh bisa menerima hibah luar negeri selama sepengetahuan Pemerintah Pusat.
Wali Nanggroe juga mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Aceh.
“Dua kali datang, dua kali saya tidak tahu. Kunjungannya pun ke daerah yang tidak terlalu parah,” ujarnya.
Menurut Wali, kemungkinan Presiden tak mendapat laporan kondisi riil di lapangan.
Ia mengatakan juga telah menghubungi sejumlah tokoh nasional untuk membantu masyarakat Aceh, termasuk Jusuf Kalla yang disebut telah mengirim bantuan berton-ton.
Hutan Hancur, Sungai Tertutup Kayu
Dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe menegaskan bencana Aceh bukan semata akibat cuaca ekstrem, melainkan rusaknya hutan yang puluhan tahun menghadapi penebangan, pembakaran, dan tambang liar.
“Saat hujan lebat, tidak ada lagi pohon yang menahan air. Kayu-kayu besar dari hutan menghantam rumah warga. Sungai-sungai tertutup gelondongan,” tegasnya.
Ia menyesalkan lemahnya mitigasi.
Peringatannya pada Oktober 2025 soal potensi bencana akhir tahun disebut tidak digubris.
“Seolah-olah kita salahkan Tuhan karena hujan. Padahal kerusakannya kita buat sendiri,” ujarnya.
Aceh Seperti “Diterkam Binatang Buas”
Di akhir pertemuan, Wali Nanggroe sempat mengilustrasikan kondisi Aceh saat ini seperti ibarat sedang “diterkam binatang buas” seperti “singa” dan “hyena”, di mana hasil alam Aceh dikeruk untuk kepentingan pihak luar.
Wali pun menegaskan agar semua pihak di Aceh, untuk menjaga sumber daya alam Aceh, agar tidak terus dikeruk dan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak luar, hingga akhirnya masyarakat dirugikan akibat bencana yang terjadi karena kerusakan lingkungan dan hutan Aceh.
“Pusat beri izin, tanah-tanah di Aceh dikelola orang luar. Kita terus-terusan “dijajah”. Tidak ada yang berani bersuara, kita semua takut. Ini yang sangat sedih saya lihat,” ungkap Wali Nanggroe.
“Ibarat rumah, orang masuk ke kamar kita, tapi ada istri kita di kamar. Kalaupun orang mau bertamu, cukup di ruang tamu saja. Dan kalau pun mau ke kamar mandi, suruh ke kamar mandi lain, jangan buka pintu kamar yang ada istri kita di dalam,” tutup Wali Nanggroe. (*)
