Banda Aceh (Waspada Aceh) – Senator perintis (anggota DPD-RI periode pertama 2004-2009) asal Aceh, Adnan NS menyebut penunjukan Achmad Marzuki sebagi Pj Gubernur Aceh adalah langkah yang bagus dan jitu.
“Saya kira penunjukan Gubernur Aceh langkah jitu. Sosok Achmad Marzuki bisa berdiri netral, bisa memayungi semua partai yang ada di Tanah Rencong ini,” tutur Adnan kepada Waspadaaceh.com, Rabu (6/7/2022).
Deklarator Kabupaten Aceh Jaya ini menilai, sosok Achmad Marzuki cocok menjadi Pj Gubernur Aceh, karena bukan berasal dari partai politik. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak akan berbau politik.
“Alasannya, karena dia bukan utusan atau duta dari partai politik, dengan demikian kebijakan yang dilakukan tidak ada napas-napas politik di situ. Dia netral dalam upaya menjalankan program Pemerintah Aceh ke depan,” jelasnya.
Mantan Ketua Pansus Ambalat dan Perbatasan Negara DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI ini, menambahkan, sosok Achmad Marzuki berlatarbelakang TNI, dan bekas Pangdam IM, sangat memahami sosial politik di Aceh. Apalagi dia juga bekas staf di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tentu memiliki nyali tinggi dan pada dirinya melekat unsur dinamisator dan stabilisator.
Dalam menetapkan suatu kebijakan, selain tidak ada muatan dan titipan politik, juga gampang menetralisir persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Apalagi, dalam beberapa waktu ke depan, Aceh akan menghadapi pesta demokrasi.
Tentu dalam pengamanan pemilu, dibutuhkan sosok yang tegas, bijaksana, konsen karena tidak membawa atribut parpol. Sudah sepatutnya setiap timbul masalah mengarah pada disentegrasi bangsa atau perpecahan antar kelompok akan cepat teratasi.
Selain itu, Adnan juga menyakini, sosok Achmad Marzuki dalam menjalankan pemerintahan tidak bisa diintervensi institusi lain dan mampu meminimalisir praktik korupsi yang sudah mengakar di Tanah Rencong ini.
“Saya yakin, dia mampu menangani korupsi di Aceh yang sudah meraja lela. Saya sudah muak dengan praktik-praktik korupsi ini,” tegas mantan Ketua PWI Aceh itu.
Adnan menegaskan, persoalan Achmad Marzuki bukan putra Aceh, menurutnya itu biasa. Bukan hal yang baru bagi Aceh. Berkali-kali juga ada droping pemerintah pusat untuk jabatan Pj sejak tahun 1981.
“Jadi ini bukan problem, yang harus ditekankan adalah bagaimana dia bisa tau tentang sosial budaya dan seluk beluk orang Aceh. Apalagi dia sosok dari tanah Pasundan (Jawa Barat). Itu bukan hal baru untuk memimpin Aceh,” tuturnya.
Menurutnya, banyak pejabat TNI yang berasal dari Pasundan bertugas di Aceh. Biasanya orang Pasundan siap ditempatkan di segala medan. (Kia Rukiah)
