Banda Aceh (Waspada Aceh) – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, mengatakan transformasi digital menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Aceh.
“Transformasi dari manual ke digital ini menyambut era 4.0, di mana sebagian besar proses kerja sudah berbasis digital,” ujar M. Nasir saat menerima kunjungan pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aceh, di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Aceh, Kamis (6/11/2025).
Untuk itu, Pemerintah Aceh terus mendorong peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Salah satu contohnya, kata dia, adalah penerapan tanda tangan digital (TTI) di berbagai level jabatan, mulai dari staf hingga pejabat eselon.
“Dengan sistem digital, kita menjadi lebih efisien. Misalnya, sudah tidak perlu lagi mencetak banyak dokumen karena semuanya paperless. Dana yang biasanya untuk kertas bisa dialihkan ke keperluan lain yang lebih penting,” jelasnya.
Ia menambahkan, dari 47 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), penerapan sistem digital dapat menghasilkan penghematan besar serta meningkatkan efisiensi kerja.
Selain tanda tangan digital, Pemerintah Aceh juga mendorong penggunaan sistem elektronik lain seperti absensi berbasis fingerprint yang dianggap lebih akurat dibandingkan sistem manual.
“Dengan fingerprint, tidak bisa lagi dibohongi karena semua sudah terrecord secara otomatis, mulai dari tanggal hingga jam. Ini juga bentuk efisiensi,” ujarnya.
Nasir menegaskan, tujuan utama digitalisasi bukan hanya efisiensi, tetapi juga mempercepat dan mempermudah layanan bagi ASN maupun masyarakat. Untuk itu, peningkatan kompetensi ASN, tenaga P3K, hingga tenaga kontrak terus dilakukan agar siap menghadapi era digital, bahkan menuju era 5.0 berbasis kecerdasan buatan (AI).
“Sambil menuntaskan transformasi digital, kita juga harus menyiapkan SDM yang mampu mengelola teknologi AI. Ini penting agar ASN dan masyarakat Aceh memiliki kemampuan digital dan AI yang memadai,” katanya.
Ia menilai, ke depan kemampuan digital dan AI akan menjadi sumber daya ekonomi atau pendapatan baru bagi masyarakat Aceh.
Lebih lanjut, Nasir menyebutkan saat ini sudah ada sejumlah aplikasi di lingkungan SKPA yang mempermudah pelayanan, termasuk sistem “Satu Data Aceh”. Melalui sistem ini, berbagai informasi terkait potensi dan sumber daya Aceh dapat diakses secara digital.
“Investor yang ingin berinvestasi di Aceh tidak perlu datang langsung. Cukup membuka Satu Data Aceh, mereka bisa melihat data luas wilayah Aceh, hutan Aceh, lahan pertanian Aceh hingga garis pantai. Semua itu penting untuk menghitung investasi yang dikeluarkan dan keuntungan yang mereka dapat,” jelasnya.
Meski begitu, ia juga mengakui masih ada beberapa aplikasi yang belum berjalan optimal. Karena itu, Pemerintah Aceh sedang melakukan evaluasi untuk menentukan apakah aplikasi tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut atau diganti dengan sistem baru yang lebih efektif. (*)
