Banda Aceh (Waspada Aceh) – Proses pemulihan pascabanjir dan longsor di Aceh hingga kini masih berada pada tahap transisi darurat dan belum memasuki fase rekonstruksi permanen.
Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Pemulihan Pascabencana (PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengatakan pemerintah saat ini masih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
“Ini masih tahap darurat. Kita memastikan kebutuhan dasar seperti hunian sementara, air bersih, dan listrik terpenuhi. Rekonstruksi permanen akan dimulai setelah rencana induk disahkan,” ujar Safrizal.
Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aceh, Aldin NL dalam kegiatan media gathering Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di The Pade Hotel, Selasa (7/4/2026).
Menurut Safrizal, meski telah berjalan sekitar empat bulan, proses pemulihan menunjukkan kemajuan di sejumlah sektor, seperti layanan publik, perlindungan sosial, dan penyediaan hunian sementara.
Namun, ia menegaskan bahwa konsep pembangunan jangka panjang atau build back better belum dijalankan pada tahap ini.
“Build back better itu bukan sekarang. Itu proses jangka panjang, bisa sampai tiga tahun,” katanya.
Selain itu, Safrizal juga menyoroti dinamika data penerima bantuan yang terus berubah mengikuti kondisi di lapangan. Ia menekankan pentingnya validasi agar bantuan tepat sasaran.
“Data ini bergerak. Hari ini bisa sekian, besok berubah lagi. Karena itu kita harus validasi terus, jangan sampai salah,” ujarnya.
Pemerintah saat ini tengah membangun sistem satu data untuk menyatukan informasi antara pusat dan daerah dalam proses pemulihan.
Di sektor hunian, pembangunan hunian sementara (huntara) dilaporkan hampir rampung. Namun, masih terdapat tambahan kebutuhan di sejumlah daerah, seperti di Aceh Tamiang yang mengusulkan 97 unit huntara baru setelah warga kembali dari pengungsian.
Safrizal menyebut pembangunan huntara membutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat minggu, tetapi menghadapi kendala kenaikan harga material dan keterbatasan pasokan.
Selain itu, kebutuhan air bersih juga masih menjadi perhatian. Pemerintah mencatat lebih dari 1.000 sumur bor telah dibangun dan akan terus ditambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Ia menegaskan, proses pemulihan merupakan pekerjaan besar yang melibatkan banyak pihak dan masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“Ini kerja besar. Kita berusaha semaksimal mungkin, meski tentu masih ada kekurangan yang harus terus diperbaiki,” kata Safrizal.
Untuk diketahui, Safrizal juga memaparkan perkembangan data pemulihan hingga April 2026.
Pembangunan hunian sementara (huntara) telah mencapai 16.843 unit dari total kebutuhan 18.492 unit atau sekitar 91,08 persen.
Sementara itu, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) telah terealisasi kepada 8.709 kepala keluarga atau mencapai 100 persen.
Untuk hunian tetap (huntap), terdapat usulan sebanyak 31.371 unit, yang terdiri dari pembangunan di lokasi asal (in-situ) dan relokasi (ex-situ).
Di sektor infrastruktur dasar, pembangunan sumur bor telah mencapai 714 unit dari target 1.091 unit, sedangkan fasilitas MCK yang terbangun sebanyak 54 unit dari target 72 unit. (*)
