Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pada Triwulan I Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Aceh hanya sekitar 3,34 persen. Kondisi itu mengantarkan Aceh menduduki posisi ketiga terendah se Sumatera, setelah Riau dan Bangka Belitung.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Rustam Effendi menilai, hal itu terjadi disebabkan belum adanya sumber pendapatan lain yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Aceh. Termasuk terbatasnya anggaran yang tersedia dan bahkan masih bergantung sepenuhnya dari sumber pembiayaan pemerintah, yakni APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh).
Selain itu, kata Rustam, juga karena modal investasi dari swasta cukup minim. Alokasi belanja modal Aceh hanya berkisar Rp2 triliun setiap tahunnya, padahal angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Aceh sebesar 4,64, lebih tinggi dari ICOR nasional. Untuk itu agar bisa menumbuhkan 5 persen, Aceh memerlukan belanja modal fisik sekitar Rp5 triliun sampai Rp6 triliun per tahun.
“Aceh memang tidak punya sumber lain untuk mengungkit ekonominya lebih tinggi, selain memang hanya bersandar pada anggaran pemerintah saja. Investasi swasta merupakan sebuah keniscayaan. Tapi sayang belum terlihat hingga saat ini,” kata Rustam Effendi kepada wartawan, Selasa (8/5/2018).
Ia berpendapat, kualitas belanja Aceh saat ini masih tergolong rendah. Meskipun ada anggran, tapi tidak diarahkan kepada penguatan ekonomi daerah. Kemudian dialokasikan ke hal-hal yang kurang produktif.
Ia menyontohkan, anggaran untuk pertanian sebagai kontributor terbesar pada PDRB, hanya beberapa persen saja dan terbatas. Menurutnya, itu merupakan pendorong strategis bagi pertumbuhan ekonomi Aceh jika dioptimalkan melalui sub sistem hilir baik bersamaan dengan sistem pendukung lainnya.
Menurut Rustam, proses hilirisasi ini amat strategis serta dapat meningkatkan posisi tawar di pasar. Apalagi peluang aktivitas ekspor terbuka lebar dengan keberadaan beberapa pelabuhan yang sangat strategis.
“Selama ini peran ekspor sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah nyaris kurang berarti. Seharusnya Aceh bisa menggunakan ekspor sebagai salah satu andalannya,” katanya.
Sementara, lanjut Rustam, hal itu diperparah lagi tidak terlihatnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aceh sebagai penggerak ekonomi. Menurut Rustam, BUMD bisa diandalkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Aceh dengan cara mengoptimalkan potensi unggulan daerah, layaknya BUMN.
Rustam mengingatkan, diubahnya badan hukum menjadi PT (Perseroan Terbatas) dan bukan PD (Perusahaan Daerah) agar dengan legalitas seperti itu pihak swasta akan bisa diikutsertakan sebagai pemegang saham serta aktivitas badan usaha akan terhindar dari pengaruh yang bersifat ‘politis’.
“Penting diingat, membangun ekonomi dengan mengedepankan dinas/instansi pemerintah akan kurang menggeliat dan kurang berdampak dalam perspektif bisnis,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Rustam, rendahnya pertumbuhan ekonomi itu juga disebabkan karena terlambatnya pengesahan APBA 2018, membuat waktu bekerja menjadi terbatas dan banyak sumber daya yang tidak termanfaatkan.
“Yang lebih menyedihkan, keterlambatan pengesahan dan mengimplementasi program/kegiatan-proyek mengakibatkan Aceh kehilangan momentum untuk membangun. Padahal, waktu dalam konteks ekonomi juga bernilai strategis,” pungkas Rustam Effendi.
Ia menyarankan agar Pemerintah Aceh meningkatkan kualitas belanja dengan menghindari alokasi belanja terhadap hal-hal yang kurang produktif, kemudian diarahkan untuk memperkuat belanja modal.
Pemerintah juga diharap tidak berhenti berusaha menggaet investor, lalu menggandeng pengusaha lokal dan berkolaborasi dengan membentuk usaha patungan melalui saham atau modal bersama. (cdr)
