Banda Aceh (Waspada Aceh) – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Pemerintah Aceh telah menyepakati RAPBA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp17 Triliun.
Hal itu disampaikan Ketua DPRA, Sulaiman, dalam rapat paripurna di gedung utama DPRA, Kamis (13/12/2018). Rapat paripurna tersebut dihadiri Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, anggota DPRA, SKPA dan jajaran Forkopimda.
Ketua DPRA menyampaikan, pagu yang disepakati eksekutif dan legislatif terkait besarnya anggaran belanja untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kegiatan dalam tahun 2019 adalah sebesar Rp17.016.621.000.545. Mengalami peningkatan sebesar 11 persen dari tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp15.084.003.946.127.
“Harapan kita dengan jumlah anggaran sedemikian besar, semoga arah kebijakan Aceh tahun 2019 dapat selaras dengan prioritas pembangunan dan program unggulan pemerintah Aceh,” terang Sulaiman dalam rapat paripurna.
DPR Aceh bersama Pemerintah Aceh pada tanggal 28 November 2018 telah menandatangani bersama nota kesepakatan KUA-PPAS RAPBA 2019. DPRA memberikan waktu kepada eksekutif untuk menyusun dokumen RKA dan selanjutnya DPR Aceh pada tanggal 12 Desember 2018, mengelar rapat badan musyawarah untuk menjadualkan paripurna.
Ketua DPRA menambahkan, RAPBA tahun anggaran 2019 disahkan secepat mungkin. DPRA juga berkeinginan bahwa RAPBA yang dibahas harus cepat, tepat, terukur dan terarah sesuai dengan amanat undang-undang.
“Berdasarkan hal tersebut, DPR Aceh telah membuat gebrakan bahwa setelah penyampaian nota keuangan dan rancangan qanun APBA tahun anggaran 2019 pada hari ini, akan dibahas secara paralel oleh komisi-komisi DPR Aceh dengan mitra kerja secara komprehensif, yakni selama dua hari yaitu Jum’at dan Sabtu,” ujarnya lagi.
Menurut Sulaiman, pada akhir tahun 2018, RAPBA 2019 akan disahkan.
Sementara Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam paripurna mengatakan, anggaran Belanja Aceh dalam RAPBA Tahun Anggaran 2019 akan difokuskan untuk delapan prioritas RKPA.
Alokasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2019, kata Nova, dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan yang benar-benar mendesak dan berdampak secara riil terhadap peningkatan pembangunan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kami mengajak saudara-saudara anggota dewan yang terhormat untuk bersama-sama mencermati kembali semua program dan kegiatan dalam sidang paripurna ini. Sehingga apa yang akan kita setujui bersama benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Aceh,” lanjut Plt Gubernur Aceh. (Cb01)
