Banda Aceh (Waspada Aceh) – Erlina Marlinda, yang akrab disapa Elin, menjadi karakter utama dalam film dokumenter terbaik ACFFEST 2022.
Film ini ditayangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kegiatan Roadshow Movieday, sebagai bagian dari Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) di Auditorium Ali Hasyimi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Jumat (31/5/2024).
Kegiatan bertajuk “Satu Dekade: Berantas Korupsi Lewat Seni” ini merupakan salah satu upaya KPK untuk mengampanyekan anti-korupsi melalui media film.
Film dokumenter yang menampilkan kisah Elin diputar di hadapan ratusan warga Aceh. Elin juga hadir sebagai narasumber bersama Medio Venda, Kasatgas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, serta Sabrina Rochelle Kalangie, sutradara ternama yang telah menggarap beberapa film seperti Noktah Merah Perkawinan dan Eggnoid: Cinta & Portal Waktu.
Dalam film tersebut, ditampilkan aktivitas sehari-hari Elin yang menggunakan sepeda listrik. Film ini juga memperlihatkan respons warga dan kondisi aksesibilitas di Kota Banda Aceh.
Menurut Elin, masih banyak masyarakat yang belum paham tentang disabilitas dan bagaimana melibatkan mereka dalam kehidupan sehari-hari.
“Banyak penyandang disabilitas yang disembunyikan dan tidak diizinkan beraktivitas atau bersekolah karena berbagai alasan, termasuk faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman,” ujar Elin.
Elin menambahkan bahwa korupsi tidak hanya berbicara tentang uang, tetapi juga soal keadilan.
“Mendiskriminasi orang adalah bagian dari korupsi. Jika kota tidak menyediakan fasilitas publik yang mendukung disabilitas, maka itu menunjukkan ketidakadilan,” jelasnya.
Selama proses pembuatan film, Elin menghadapi berbagai tantangan, termasuk larangan untuk pengambilan video dan stigma negatif terhadap disabilitas.
“Terkadang saya dikira peminta-minta dan sempat diberi uang oleh warga,” katanya.
Melalui film tersebut, Elin yang juga merupakan Program Manager Children and Youth Disabilities for Changes (CYDC), terus menyemangati dan mengampanyekan pemenuhan hak-hak disabilitas di Aceh.
Ia ingin teman-teman disabilitas di Aceh memiliki kesempatan yang sama dengan dirinya untuk bangkit, membuka diri, berbaur, dan mengembangkan diri secara mandiri.
Elin berharap bahwa melalui film ini, penyandang disabilitas tidak merasa minder atau berpikir bahwa kondisi mereka adalah beban.
“Hal itu selalu saya sampaikan kepada teman-teman di komunitas agar tidak mengalah dengan keadaan,” tambahnya.
Dia meminta semua kalangan untuk memperlakukan penyandang disabilitas dengan adil dan tidak membeda-bedakan mereka dengan orang lain.
Setelah pemutaran film, lanjut Elin, banyak yang menjadi lebih sadar dan mengundang Elin sebagai narasumber untuk diskusi mengenai isu disabilitas.
Pada kesempatan yang sama, Medio Venda menegaskan bahwa ada sembilan nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Kesembilan nilai tersebut adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.
“Salah satu nilai anti-korupsi adalah keadilan. Jika tidak tersedia alokasi fasilitas publik dan kesempatan akses untuk kaum disabilitas, hal itu bisa dianggap sebagai tindakan korupsi karena mengabaikan hak-hak dasar individu dan melanggar prinsip keadilan sosial,” tegas Medio.
Setiap individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan. Mengabaikan hak ini merupakan bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. (*)
