APBA 2025 mendukung enam prioritas pembangunan di Aceh, seperti penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM.
Provinsi Aceh tengah berpacu dengan waktu, untuk memastikan mimpi kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan tetap berjalan lancar tanpa hambatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir, dalam apel di halaman Kantor Gubernur Aceh pada Senin pagi (25/8/2025), menyerukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025. Lebih dari sekadar tugas rutin, seruan ini adalah pertaruhan: mampukah para ASN Aceh yang bertugas di dinasnya masing-masing (SKPA) membuktikan diri sebagai garda terdepan dalam mewujudkan harapan rakyat?
Harapan ini merupakan representasi komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh.
Apa Urgensi Percepatan Realisasi APBA? Sekda M.Nasir dengan tegas mengingatkan para ASN mengenai target realisasi APBA 2025 yang belum tercapai. Sehingga perlu ada upaya bersama untuk mendorong percepatan realisasi, terutama bagi Kepala SKPA agar target 97,6 persen untuk realisasi APBA 2025 dapat dicapai.
APBA 2025 adalah anggaran tahunan daerah Aceh yang ditetapkan sebesar sekitar Rp11,07 triliun, dan sudah disahkan oleh DPRA pada 24 September 2024. Kemudian anggaran ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2025.
APBA 2025 mendukung enam prioritas pembangunan di Aceh, seperti penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Maka lambatnya realisasi APBA dapat berdampak negatif pada berbagai sektor pembangunan yang telah menjadi prioritas.
Sebagai contoh, keterlambatan anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan akan menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, realisasi anggaran yang tersendat di sektor pendidikan dapat mengakibatkan kurangnya fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan oleh sekolah dan siswa, sehingga berpotensi menurunkan kualitas pendidikan.
Oleh karena itu, percepatan realisasi APBA menjadi sangat penting untuk memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh.
Salah satu alasan utama percepatan realisasi APBA menjadi begitu krusial adalah terkait dengan upaya perpanjangan dan penambahan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh. Dana Otsus telah menjadi sumber pendanaan vital bagi pembangunan Aceh sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Dana ini dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pelestarian budaya Aceh.
Sebagai contoh, Dana Otsus telah digunakan untuk membangun rumah sakit regional di berbagai kabupaten/kota di Aceh, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas. Selain itu, Dana Otsus juga telah memberikan beasiswa kepada ribuan siswa dan mahasiswa Aceh, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah ini.
Pemerintah Aceh saat ini sedang berupaya memperpanjang, bahkan menambah Dana Otsus menjadi 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Upaya ini membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat, yang akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kinerja Pemerintah Aceh dalam merealisasikan anggaran.
Karena itu kinerja Pemerintah Aceh dalam merealisasikan anggaran akan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi Pemerintah Pusat dalam mewujudkan perpanjangan dan penambahan Dana Otsus untuk Aceh.
Percepatan realisasi APBA 2025 adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan Aceh. Hal ini membutuhkan komitmen, koordinasi, dan disiplin dari seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Aceh. Upaya ini juga akan menjadi pertimbangan penting bagi Pemerintah Pusat dalam memutuskan perpanjangan dan penambahan Dana Otsus untuk Aceh.
Bagaimana mungkin Pemerintah Pusat menambah dana Otsus, bila dana APBA saja tidak mampu dimanfaatkan secara optimal? (*)
