Aceh Besar (Waspada Aceh) – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, akrab disapa Mualem, mendapat sambutan hangat dari masyarakat Aceh setibanya di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Rabu (18/6/2025) sore.
Mualem kembali dari Jakarta usai mengikuti pertemuan penting di Istana terkait status empat pulau yang sebelumnya disengketakan.
Kedatangan Mualem disambut secara adat oleh tokoh ulama dan masyarakat. Ketua MUNA Kota Banda Aceh, Tgk. Abdul Aziz, mengalungkan kopiah meuketop dan melakukan prosesi peusijuek sebagai bentuk doa dan restu.
Tampak mendampingi Mualem, sejumlah tokoh penting dari Aceh, di antaranya Bupati Aceh Barat Tarmizi, Wali Kota Subulussalam M. Rasyid Bancin, Kepala Biro Adpim Setda Aceh Akkar Arafat, serta tokoh ulama Tgk. Yunus dan Abi Lampisang.
Hadirnya para tokoh ini sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Gubernur Aceh dalam mempertahankan hak wilayah.
Dalam konferensi pers setibanya di Aceh, Mualem menyampaikan kabar baik bahwa keempat pulau sengketa, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek, telah resmi kembali ke wilayah administrasi Aceh.
Keputusan ini diambil usai pertemuan antara Presiden Prabowo, Mendagri, Mensesneg, dan Gubernur Sumatera Utara.
“Kemarin, sudah diputuskan bersama Presiden dan Mendagri, keempat pulau itu kembali kepada kita, kepada Aceh,” ujar Mualem di hadapan wartawan.
Ia menegaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari perjuangan panjang yang didukung oleh doa para ulama serta rakyat Aceh.
“Alhamdulillah, sudah sah, tidak
ada dakwa-dakwi lagi. Pulau itu milik kita, milik Aceh,” ujarnya tegas.
Mualem juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri atas keputusan yang menurutnya berpihak pada keadilan dan sejarah wilayah Aceh.
“Mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan, baik Aceh maupun Sumatera Utara. Yang penting pulau tersebut tetap dalam bingkai NKRI. Mari kita jaga kedamaian bersama,” kata Mualem.
Ia menambahkan, Pemerintah Aceh akan segera mengelola potensi sumber daya alam yang ada di pulau-pulau tersebut, termasuk potensi migas, rumput laut, dan kelapa. Terkait isu pengelolaan bersama dengan provinsi tetangga, Mualem menegaskan bahwa keempat pulau itu murni hak Aceh.
“Tidak ada pengelolaan bersama. Itu hak kita. Sekarang saja sudah banyak peminat, terutama dari Timur Tengah,” katanya.
Sebagaimana diketahui, polemik empat pulau ini mencuat setelah sempat dialihkan dalam peta wilayah administrasi ke Sumatera Utara oleh Kemendagri. Hal ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Aceh yang sejak awal meyakini bahwa pulau tersebut adalah bagian dari Aceh, baik secara historis, adat, maupun administratif.
Keputusan final dari Presiden Prabowo menjadi penutup sengketa yang telah berlangsung lama. Mualem berharap keputusan ini bisa memperkuat semangat kebersamaan dan menjadi momentum menjaga wilayah Aceh dengan lebih serius.
“Kita sudah rebut kembali hak kita. Tapi ingat, menjaga lebih sulit dari merebut. Jangan lengah,” jelasnya. (*)
