Banda Aceh (Waspada Aceh) – Guru Besar Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Prof. Mukhlis Yunus, menilai Aceh masih membutuhkan dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai suntikan untuk pemulihan ekonomi.
Hal ini disampaikan menyusul pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal kemungkinan perpanjangan Otsus Aceh dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR.
Aceh membutuhkan reformulasi strategi pemberdayaan dan kebijakan ekonomi, sekaligus program khusus yang terintegrasi lintas bidang pembangunan.
Menurut Mukhlis, Aceh punya kontribusi besar dari sektor sumber daya alam (SDA), namun konflik berkepanjangan membuat pemulihan ekonomi tidak bisa instan.
“Oleh karena itu, suntikan dana oleh pemerintah pusat masih diperlukan sebagai treatment dalam jangka waktu tertentu. Tidak selamanya, tapi sekurang-kurangnya sampai saat ini Aceh masih butuh sentuhan pemerintah pusat melalui Otsus. Sehingga sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat bisa tumbuh dan dipulihkan kembali,” ujarnya, Sabtu (13/9/2025).
Prof. Mukhlis menegaskan pernyataan Jusuf Kalla relevan, mengingat Aceh membutuhkan waktu untuk penyembuhan ekonomi pasca konflik. Terkait statemen bahwa kemiskinan Aceh bukan karena syariat melainkan faktor ekonomi, Mukhlis menilai persoalan ini memang kompleks.
“Penyebab miskin kan multifaktor, termasuk ketajaman kebijakan ekonomi perlu ditinjau ulang. Harus ada identifikasi persoalan yang jelas, indikator terukur, kemudian treatment diberikan sesuai analisis masalah,” jelasnya.
Ia juga menyoroti perilaku belanja masyarakat Aceh yang cenderung konsumtif. “Belanja konsumtif tidak bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan hanya bisa didorong dengan usaha produktif, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sendiri,” ungkapnya.
Kontribusi Aceh terhadap negara dari sektor sumber daya alam (SDA) yang cukup signifikan sejak dulu hingga kini, menurut Mukhlis, menjadi alasan kuat bahwa reformulasi strategi pemberdayaan dan kebijakan ekonomi mutlak dilakukan.
Menurutnya, kebijakan pembangunan Aceh harus dirancang lintas bidang dan melibatkan semua pemangku kepentingan. “Masalah ekonomi Aceh bukan hanya persoalan satu sektor, tapi lintas bidang. Karena itu, program khusus yang terintegrasi sangat diperlukan,” tegas Mukhlis. (*)
