Aceh Besar (Waspada Aceh) – Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian dan pemerintah daerah mempercepat penyediaan lahan untuk relokasi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Prabowo menegaskan pemerintah siap mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) apabila lahan tersebut diperlukan untuk pembangunan hunian sementara (huntara).
“Dicek semua. Kalau perlu, HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” kata Prabowo dalam rapat penanganan bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025).
Prabowo menekankan ketersediaan lahan tidak boleh menjadi penghambat percepatan relokasi. Ia juga meminta percepatan proses administrasi pertanahan serta mempertimbangkan pembangunan hunian dua lantai untuk mengatasi keterbatasan ruang.
BNPB melaporkan ratusan ribu warga masih tinggal di tenda pengungsian akibat rumah mereka rusak berat hingga hilang tersapu banjir.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah menargetkan pemindahan penyintas dari tenda ke huntara sebelum pindah ke hunian tetap (huntap).
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan huntara yang disiapkan merupakan tipe 35B berukuran 8 x 5 meter, dilengkapi kamar mandi dalam dan dibangun untuk satu kepala keluarga. Biaya pembangunan satu unit huntara diperkirakan sekitar Rp30 juta.
“Huntara ini sifatnya sementara, maksimal satu tahun. Setelah itu warga kita pindahkan ke hunian tetap,” kata Suharyanto.
Namun ia menambahkan masa tinggal bisa lebih panjang jika lahan untuk hunian tetap belum tersedia di daerah.
BNPB juga menyiapkan perbaikan rumah bagi warga yang tidak perlu direlokasi karena dampak bencana tidak terlalu besar. Untuk pembangunan huntap, BNPB mengajukan anggaran Rp60 juta per unit kepada Presiden.
“Selama ini cukup, tetapi kalau Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang,” ujar Suharyanto.
Prabowo merespons dengan meminta perhitungan ulang, termasuk penyesuaian akibat kenaikan harga dan inflasi.
Instruksi percepatan penyediaan lahan kembali ditegaskan Prabowo dalam rapat tersebut. “Proses administrasi dipercepat. Yang penting lahan tersedia,” ujarnya..(*)
