Banda Aceh (Waspada Aceh) – Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, angkat bicara terkait polemik kepemilikan tanah Blang Padang, Banda Aceh.
Tanah Blang Padang yang memiliki luas hampir 6 hektare ini membuat warga Aceh bertanya-tanya terkait kepemilikannya. Karena ada yang menyebutkan tanah Blang Padang merupakan tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman.
Namun di satu sisi, lokasi tersebut saat ini diklaim sebagai hak pakai TNI-AD. Sehingga siapapun yang akan menggunakan tanah Blang Padang ini harus seizin Kodam IM.
Polemik ini menjadi sorotan publik, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Karena itu, Pangdam IM meluruskan informasi yang simpang siur selama ini.
Niko mengatakan, untuk mengetahui siapa yang berhak atas kepemilikan tanah Blang Padang ini, perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk sejarahnya.
Jika nantinya telah terbukti, tanah Blang Padang bukan milik TNI-AD, pihaknya siap menyerahkan kepemilikan tanah itu.
“Ini perlu ditelusuri. Kalau ternyata itu bukan punya kita, ya kita serahkan,” sebut Niko pada acara silaturahmi dengan pimpinan media, pimpinan redaksi, wartawan dan pimpinan asosiasi perusahaan media, di Balee Sanggamara Makodam IM, Banda Aceh, Senin (12/8/2024).
Saat ini, kata Niko, tanah tersebut memang dikelola oleh Kodam IM. Hasil, pengelolaan itu juga diserahkan ke Masjid Raya Baiturrahman dan untuk mengelola tempat tersebut (lapangan Blang Padang) juga mempekerjakan karyawan lokal.
Di samping itu, lapangan tersebut dikelola dengan baik dan digunakan untuk fasilitas publik, seperti sarana olahraga. Karena itu, menurut Niko soal kepemilikan tanah Blang Padang tidak perlu diributkan lagi.
“Jadi sebenarnya apalagi yang perlu dipersoalakan. Yang penting tanah itu dimanfaatkan untuk kepentingan publik,” sebut Niko.
Selain meluruskan tentang polemik tanah Blang Padang, Niko dalam paparannya juga menyampaikan pengalaman dan program Kodam IM. Di antaranya, program Kodam IM adalah membangun masjid, membantu kaum dhuafa dan program ketahanan pangan di Aceh Utara.
Niko juga berbicara tentang Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut yang akan berlangsung pada 8 – 20 September 2024.
Pihaknya siap menyukseskan segala rangkaian PON termasuk pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Aceh dalam rangka membuka PON XXI. (*)
