Banda Aceh (Waspada Aceh) – Tokoh muda Aceh, Nursaady Ibrahim, menyarankan Gubernur Aceh dan para tokoh daerah untuk menemui Presiden Prabowo Subianto guna membahas polemik penetapan empat pulau di wilayah Singkil yang diklaim sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara.
Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek sebagai wilayah Sumut dinilai mengecewakan dan bertentangan dengan sejarah serta kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan Sumut sejak 1992.
“Keputusan ini jelas bertentangan dengan kesepakatan lama dan sejarah administratif Aceh. Empat pulau tersebut merupakan bagian dari Aceh secara historis dan administratif,” kata Nursaady, yang juga merupakan pengurus DPD KNPI Aceh dan alumni Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Senin (16/6/2025).
Ia menyebut, penetapan wilayah dalam kesepakatan damai Helsinki tahun 2005 antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengacu pada batas administratif Aceh per 1 Juli 1956, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956.
Berbagai dokumen dan bukti fisik seperti tugu selamat datang (2007) dan tugu batas wilayah (2012) yang dibangun oleh Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Singkil turut memperkuat klaim kepemilikan Aceh atas keempat pulau tersebut.
Isu ini turut menarik perhatian tokoh nasional, termasuk Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla. Karena itu, Nursaady mengusulkan agar seluruh unsur pimpinan daerah, baik Forkopimda, tokoh politik, hingga tokoh masyarakat, segera berkoordinasi untuk menemui Presiden.
“Masalah ini harus segera ditangani agar tidak berlarut. Hanya satu solusinya, yaitu mengembalikan keempat pulau itu kepada pemilik yang sah, yakni Pemerintah Aceh. Saya yakin Bapak Presiden Prabowo akan mengembalikannya kepada Aceh,” ujarnya. (*)
