Banda Aceh (Waspada Aceh) – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan wastafel yang bersumber dari APBA refocusing COVID-19 tahun 2020 dengan nilai kontrak mencapai Rp43,7 miliar.
Dalam konferensi pers akhir tahun yang berlangsung di Aula Presisi Polda Aceh, Senin (30/12/2024), Dirreskrimsus Polda Aceh, Kombes Winardy, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat delapan laporan polisi yang sedang ditangani terkait kasus tersebut.
“Dari delapan laporan polisi, satu di antaranya sudah P21 dan tahap II dengan tiga tersangka, yaitu RF sebagai Pengguna Anggaran, ZF sebagai PPTK, dan ML selaku pejabat pengadaan,” ujar Kombes Winardy.
Ia menambahkan bahwa empat laporan polisi lainnya dengan empat tersangka baru adalah ML, MS, AH, dan HL, saat ini masih dalam status P19 dari kejaksaan.
“Kami sedang melengkapi berkas perkara dan berharap dapat mengirimkannya kembali ke kejaksaan pada awal tahun 2025,” jelasnya.
Sementara itu, tiga laporan polisi lainnya masih dalam tahap penyidikan. Dan pihaknya belum menetapkan tersangka.
“Kami belum menetapkan tersangka, namun dalam waktu dekat kami akan mengumpulkan alat bukti dan segera menetapkan tersangka,” katanya.
Hingga saat ini, tambah Winardy, sudah ada tujuh tersangka yang telah ditetapkan dari lima laporan polisi yang sudah diproses.
Mengenai kemungkinan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Dinas Pendidikan Aceh, Kombes Winardy menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil persidangan dan arahan dari kejaksaan.
“Jika ada keterangan baru dalam persidangan yang relevan, hal itu bisa menjadi dasar untuk membuat laporan polisi baru,” tambahnya.
Diketahui, anggaran pengadaan wastafel tersebut bersumber dari APBA refocusing COVID-19 dengan nilai kontrak Rp 43.742.310.655. Dana anggaran 2020 tersebut dianggarkan melalui Dinas Pendidikan Aceh. (*)
