Kutacane (Waspada Aceh) – Terkait dugaan penyimpangan dana akreditasi di sejumlah Puskesmas di Kabupaten Aceh Tenggara (Agara), pihak Reskrim Polda Aceh diminta untuk segera turun tangan mengusut masalah tersebut.
Pihak Dinas Kesehatan Agara sudah mengalokasikan dana sekitar Rp2 miliar lebih untuk membiayai akreditasi Puskesmas yang tersebar di 16 kecamatan dalam Kabuapten Aceh Tenggara. Namun ditengarai, penggunaan dana tersebut hingga kini belum jelas.
“Ini harus segera diselesaikan oleh pihak Reskrim Polda Aceh, karena menyangkut kepentingan khalayak ramai. Malu sekali rasanya Puskesmas yang ada di Agara ini bila tidak memiliki akreditas sama sekali,” kata Jufryadi R , seorang pengamat dan tokoh pemuda Agara, kepada Waspadaaceh.com di Kutacane, Senin (20/1/2020).
Berdasarkan program Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tahun 2019, semestinya semua Puskesmas di Agara harus sudah diakreditasi. Untuk menuju akreditasi, Puskesmas harus menyiapkan fasilitas, sarana dan prasarana, SDM medis dan paramedis serta terkait pelayanan kesehatan.
Dari berbagai sumber yang diterima oleh Waspadaaceh.com, menyebutkan, seluruh biaya akreditasi dipotong dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2019 dan klaim BPJS yang seharusnya dibayarkan untuk jasa medis dari delapan Puskesmas yang ada di Agara. Padahal sebelumnya memang sudah dianggarkan di dalam pagu Anggaran Dinas Kesehatan Aceh Tenggara.
Sebelumnya, sejumlah pejabat Dinas Kesehatan termasuk Kepala Dinas Keuangan Agara, disebut-sebut sudah pernah dipanggil dan menjalani pemeriksaan terkait masalah itu. Namun hingga berita ini diturunkan, belum diketahui kejelasan hasil pemeriksaan tersebut.
Sementara itu Kadis Kesehatan Aceh Tenggara, Zainuddin, beberapa kali coba dihubungi wartawan untuk konfirmasi, namun handphone nya tidak aktif. Wartawan juga sudah beberapa mendatangi kantornya, namun juga tidak bisa bertemu dengan Kadis Kesehatan tersebut. (Aditya)
