Banda Aceh (Waspada Aceh) – Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (MPW PKS) Aceh menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Wilayah Aceh 2025–2030.
Kegiatan berlangsung di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Sabtu (25/10/2025).
FGD tersebut diikuti oleh pengurus DPW PKS, MPW PKS, Dewan Syariah Wilayah (DSW), pengurus DPD, serta anggota legislatif dari DPRA dan DPRK.
Agenda ini menjadi langkah awal dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan PKS Aceh lima tahun ke depan, berdasarkan dokumen Platform PKS dalam Pembangunan Aceh 2025.
Siaran pers yang diterima Waspada Aceh, Senin (27/10/2025), menyebutkan bahwa kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan internal partai.
Dari kalangan akademisi, hadir Guru Besar UIN Ar-Raniry Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Talbani Farlian, SE, MA, yang memaparkan materi bertema: “Pembangunan Peradaban, di Mana Peran PKS?”
Sedangkan dari internal partai, Ketua MPW PKS Aceh Bustanul Arifin dan Ketua KBKAP Wahyudi, SE, membawakan materi “Sekuat Apa PKS Aceh Lima Tahun ke Depan?”
Ketua MPW PKS Aceh, Bustanul Arifin, menegaskan pentingnya penyusunan Renstra sebagai panduan strategis partai dalam menghadapi tantangan pembangunan Aceh.
“Renstra ini bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga panduan moral dan strategis bagi seluruh kader PKS Aceh dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat menuju Aceh yang lebih berdaya, sejahtera, dan berkeadilan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Aceh, Ismunandar, berharap hasil FGD dapat menjadi bahan penting dalam merumuskan kebijakan partai yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Aceh.
“Kami berharap melalui FGD ini lahir rekomendasi strategis yang memperkuat peran PKS sebagai partai yang berorientasi pada pelayanan dan pembangunan rakyat,” sebut Ismunandar.
Anggota DPR Aceh dari PKS, Tati Mutia, juga mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai FGD menjadi momentum penting bagi PKS untuk membaca ulang tantangan politik di Aceh.
“Tantangan politik di Aceh berbeda dengan daerah lain, karena di sini selain partai nasional juga ada partai lokal. Maka penting bagi PKS untuk memperkuat arah perjuangannya,” ujarnya.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan penyusunan rencana aksi implementatif sebagai bagian dari proses penyusunan Renstra PKS Aceh 2025–2030. (*)
