Banda Aceh (Waspada Aceh) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh menegaskan komitmennya terhadap keterlibatan perempuan dan isu gender menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) VI yang digelar pada Minggu (24/8/2025) di Hermes Hotel Banda Aceh.
Ketua DPW PKS Aceh terpilih, Ismunandar Badruzzaman, menekankan bahwa partai menargetkan minimal 30 persen keterwakilan perempuan di semua level kepengurusan.
“Alhamdulillah, kami memiliki banyak kader perempuan yang aktif di masyarakat, dalam kegiatan sosial, keagamaan, maupun ketahanan keluarga,” ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Hermes, Jumat (22/8/2025).
Ismunandar menambahkan, keterlibatan perempuan di PKS Aceh tidak hanya formalitas. Beberapa bidang strategis, seperti Dewan Syariah Wilayah (DSW) dan Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), memiliki komisi khusus yang menempatkan perempuan sebagai penggerak isu ketahanan keluarga, perlindungan anak, dan hak-hak perempuan di masyarakat.
“Melalui Muswil VI ini, kami berharap perempuan Aceh dapat tampil sebagai ikon yang menyuarakan peran dan hak perempuan, sekaligus memperkuat ketahanan keluarga di masyarakat,” kata Ismunandar.
Selain isu perempuan dan gender, PKS Aceh juga menaruh perhatian pada sejumlah agenda strategis. Partai berkomitmen memperkuat ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, penanggulangan stunting, serta mendukung kemerdekaan Palestina.
Di bidang ekonomi, PKS Aceh fokus memperjuangkan dana otonomi khusus abadi, percepatan penyerahan aset Blang Padang kepada Pemerintah Aceh, dan pemberdayaan UMKM untuk menyerap tenaga kerja.
Muswil VI PKS Aceh juga menjadi momentum konsolidasi dan regenerasi kader partai. Kepengurusan baru periode 2025–2030 dipimpin Ismunandar, dengan Kasibun Daulay sebagai sekretaris, Saifunsyah sebagai bendahara, Bustanul Arifin Ketua MPW, Wahyudi memimpin Bidang Kaderisasi, dan Surianto Sudirman sebagai Ketua DSW.
PKS Aceh menegaskan bahwa Muswil VI bukan sekadar pengukuhan pengurus baru, tetapi juga forum untuk menegaskan komitmen partai terhadap isu perempuan, gender, dan penguatan basis kaderisasi di seluruh Aceh. (*)
