Banda Aceh (Waspada Aceh) – Menjelang berakhirnya masa tugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Safrizal ZA, meminta kepada gubernur dan wakil gubernur Aceh yang akan dilantik mampu mengutamakan pendekatan berbasis data untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendesak yang dihadapi Provinsi Aceh.
Dalam wawancara khusus dengan Waspada Aceh, Jumat malam (24/1/2025) Safrizal menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat sebagai langkah awal dalam memimpin.
“Kita tidak akan bisa mengubah sesuatu jika tidak mengerti persoalan yang kita hadapi. Ibaratnya, kalau sakit kepala dikasih obat sakit kaki, tidak akan sembuh. Gubernur baru harus memahami data yang akurat,” ungkapnya di Pendopo Gubernur Aceh.
Misalnya, pada sektor pendidikan, di mana rata-rata lama sekolah masyarakat Aceh hanya mencapai 9,46 tahun, setara dengan kelas 1 SMA. Tingginya angka putus sekolah ini memerlukan solusi segera.
“Kita perlu tahu mengapa ini terjadi. Apakah karena faktor ekonomi, akses pendidikan, atau penyebab lainnya? Ini harus dipecahkan,” tegasnya.
Kemudian, kemiskinan Aceh yang berada pada angk 14 persen, yang dianggap cukup tinggi. Menurutnya, gubernur yang baru nanti harus memahami akar penyebab kemiskinan ini agar solusi yang diberikan tepat sasaran.
“Kalau tidak tahu kenapa kemiskinan ini tinggi, maka kita tidak tahu obatnya apa,” tambahnya.
Selain itu, menciptakan lapangan pekerjaan harus menjadi prioritas. Sektor ekonomi dan industri kecil perlu juga mendapatkan dukungan agar dapat berkembang dan menciptakan lebih banyak peluang kerja.
“Industri kecil harus disuport agar berdaya dan membuka diri. Dengan begitu, lapangan pekerjaan akan tercipta lebih banyak,” ujarnya.
Pj Gubernur Safrizal juga mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang semakin terbatas. Oleh karena itu pentingnya penggunaan anggaran yang efisien, efektif, dan tepat sasaran.
Artinya, tidak menggangarkan atau membelanjakan hal-hal yang tidak penting, selain untuk kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai terjebak pada proyek kecil yang tidak relevan dengan penyelesaian masalah besar Aceh. Anggaran harus digunakan untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Untuk mempercepat akselerasi pembangunan, ia juga mengingatkan gubernur yang akan dilantik nantinya agar tidak terjebak dalam proses birokrasi yang memakan waktu lama. Menurutnya ini sering terjadi, ketika baru dilantik, maka perombakan struktur menghabiskan waktu berbulan-bulan.
Menurutnya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) juga perlu segera dilakukan agar program-program prioritas dapat dilaksanakan tanpa hambatan.
“Kita bantu selesaikan beberapa hal di periode ini agar gubernur baru bisa langsung tancap gas. Jangan terlalu lama terkuras oleh persoalan birokrasi, karena masyarakat butuh layanan cepat,” tuturnya.
Ia juga mengajak masyarakat Aceh untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Karena persoalan Aceh tidan bisa diselesaikan oleh Pemerintah saja.
“Kita sudah memilih pemimpin baru. Mari kita dukung mereka. Namun, perlu diingat bahwa persoalan Aceh tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Masyarakat juga harus berbuat sesuatu untuk memecahkan masalah mereka sendiri,” pesannya.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan percepatan pembangunan yang signifikan di Aceh.
“Apa yang dibuat pemerintah harus disambut oleh masyarakat. Dengan kolaborasi ini, akselerasinya akan semakin cepat,” tutupnya. (*)
