Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, mengajak Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bersinerigisitas dalam mewujudkan ketahanan pangan di Aceh.
Menurutnya, pemerintah perlu menyusun rencana dan tata ruang agar sumber daya alam harus dikelola dengan baik dan benar. Indonesia kaya dengan hasil pertanian dan perkebunan, tentunya pengelolaan hulu dan hilir harus menjadi perhatian bersama.
Hal itu disampaikan Pj Gubernur Aceh saat membuka rapat koordinasi pengawasan bidang ketahanan pangan Provinsi Aceh di Gedung serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Senin (29/8/2022).
Achmad Marzuki menilai, tingginya angka inflasi di Indonesia menyebabkan pemerintah perlu melakukan subsidi biaya transportasi pada kegiatan-kegiatan produksi yang menyangkut bidang pangan tersebut. Belum lagi masalah gabah yang belum bisa dikelola di Aceh itu sendiri.
“Ketahanan pangan tidak hanya dilakukan pada acara besar (seremonial) saja, tapi harus dilakukan kapan dan dimana saja untuk menjaga kestabilan pangan di wilayah, khususnya di Aceh,” ujarnya.
Oleh karena itu, kerja sama APIP dan APH di bidang pertanian menurutnya perlu ditingkatkan sebagaimana dikuatkan dengan peran satgas pangan dalam mendorong adanya kestabilan harga di wilayah. Selain itu juga perlu disusun strategi jika kebutuhan pangan seperti beras mengalami kelebihan yang stok.
Pj Gubernur Aceh berharap, APIP dan APH serta satgas pangan dapat merumuskan efektivitas dan optimalisasi dalam mengatasi segala kemungkinan penyelewengan di bidang pangan atau ketakutan pengelolaan anggaran.
“Hal itu dapat dilakukan dengan koordinasi sebaik-baiknya. Aceh tidak hanya tangguh di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan tapi juga dapat menjadi lumbung ketahanan nasional,” pungkas Achmad Marzuki. (Ria)
