Sigli (Waspada Aceh) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie, Aceh, membutuhkan dana senilai Rp700 miliar lebih untuk membangun semua ruas jalan kewenangan kabupaten, yang ditargetkan tuntas pada 2022.
“Tapi kita sudah hitung-hitung, kita tidak ada kemampuan. Pasti kita tidak sanggup jika mengandalkan dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), dan itu pasti tidak akan selesai. Karena perkiraannya kita butuh dana lebih dari Rp700 miliar,” kata Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud, saat menerima Waspadaaceh.com di ruang kerjanya, Kamis (14/3/2019).
Fadhlullah menyampaikan hal itu, usai menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemkab Pidie tahun anggaran 2020 di oproom kantor bupati.
Meski butuh dana lebih Rp700 miliar, untuk membangun semua ruas jalan kewenangan kabupaten, namun Fadhlullah mengaku tidak mengingat data tentang panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemkab Pidie.
“Waduh, saya pun tidak ingat. Tapi datanya itu lengkap ada di Bappeda dan Dinas PUPR,” katanya.
Sebelumnya, pada acara Musrenbang dan RKPD, Fadhlullah mengungkapkan bahwa daerah yang dinahkodainya bersama Bupati Roni Ahmad masih memiliki banyak masalah dan kendala dalam pembangunan yang harus dituntaskan.
Antara lain masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang masih bersifat sektoral.
Begitupun permasalahan menyangkut kesehatan, kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial. Selain itu, lanjutnya Wabup Pidie tersebut, dukungan infrastruktur dasar untuk mengatasi permasalahan dimaksud masih perlu terus ditingkatkan.
Karena itu, Musrenbang RKPD 2020 yang dilaksanakan, lanjutnya, merupakan momen sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan. Di samping itu menjadi bahan masukan bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pidie Tahun 2020. (m.riza)
