Aceh Utara (Waspada Aceh) – Pengamat komunikasi politik Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara, Masriadi Sambo, meminta kepada Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanganan Dampak Banjir Sumatera di bawah Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, didesak berkantor di Provinsi Aceh.
Tujuannta agar koordinasi dan eksekusi kebijakan dapat dilakukan segera untuk pemulihan daerah terdampak bencana.
“Secara spesifik kenapa di Aceh, karena Aceh terparah kerusakannya. Lalu, saran saya kantor di Aceh Utara. Karena itu daerah terparah, dengan korban jiwa terbesar di seluruh Sumatera. Bandara dan pelabuhan juga ada, sehingga mudah transportasi,” kata Masriadi Sambo, Senin (19/1/2026).
Menurutnya, koordinasi lintas kementerian di atas kertas mudah diucapkan namun sulit dipraktekkan. Contohnya, data yang telah dikirim pemerintah kabupaten/kota ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mulai dari rumah rusak, fasilitas umum rusak, jembatan, sekolah dan lain sebagainya. Namun kemudian sulit dieksekusi oleh kementerian teknis.
“Untuk itu perlu kantor bersama lintas kementerian di bawah Satgas. Sehingga seluruhnya bisa didiskusikan dan dieksekusi di kantor itu serta harus melibatkan masyarakat lokal,” sebutnya.
Ia berharap rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana melibatkan masyarakat lokal. Sehingga sumbatan komunikasi dapat diatasi oleh masyarakat lokal di lapangan. Termasuk pelibatan pengusaha lokal dan kelompok lainnya. Dengan begitu rehabilitasi dan rekontruksi sejatinya lebih baik dari kondisi sebelum bencana dapat tercapai.
“Satgas DPR RI sudah berkantor di Aceh. Baiknya Satgas pemerintah juga berkantor di Aceh. Jika tidak ada kantor bersama, yakinlah, akan sangat lamban pemulihan pascabencana ini,” terangnya.
Dia memuji Satgas DPR RI yang telah melakukan koordinasi fungsi pengawasan, sehingga sejumlah kendala teknis lintas kementerian dapat diatasi.
“Satgas DPR RI sangat agresif membantu pemulihan pascabencana. Agresif yang sama harus dilakukan Satgas pemerintah,” pungkasnya. (*)
