Banda Aceh (Waspada Aceh) – Badan Reintegrasi Aceh (BRA) memperingati Hari Damai Aceh yang ke 19 tahun, di Taman Bustanussalatin, Banda Aceh, Kamis (15/8/2024).
Momentum Hari Damai Aceh kali ini mengangkat tema “Sebagai Bingkai Perdamaian Dunia”. Peringatan ini dihadiri perwakilan Wali Nanggroe, Pemerintah Aceh, DPRA, dan beberapa tamu penting lainya.
Pada kesempatan itu, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) diwakili Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak, mengatakan tidak ada cara yang lebih baik dalam merawat damai, dengan menepati hasil kesepakatan yang telah ditandatangani bersama.
Sejak perjanjian damai 19 tahun lalu antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, kata Abu Razak, pada hakikatnya masyarakat Aceh harus terus berjuang bahu-membahu dalam merawat perdamaian ini dengan tetap menjaga stabilitas keamanan di Aceh.
Namun setelah 19 tahun lamanya, masih banyak kendala yang dihadapi. Karena itu dia meminta jajaran Pemerintah Aceh untuk menyelesaikan segala butir-butir dari MoU.
“Kita dari korban konflik di Aceh atau anak syuhada hari ini menyadari bahwa butir-butir MoU belum selesai, mari sama-sama kita usahakan,” ajak Abu Razak saat memberikan sambutan.
Dia menilai, 19 tahun damai Aceh, masih ada beberapa poin yang belum terealisasi. Termasuk, pemberian tanah dua hektare kepada mantan kombatan.
“Karena itu hari ini kita meminta kepada Pemerintah Aceh, untuk merealisasikan tanah untuk kombatan GAM. Tanah itu amanah undang-undang,” sebutnya.
Dia khawatir, butir-butir tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Karena itu dia berharap Pemerintah Aceh duduk kembali untuk membahas mana yang belum selesai dari butir-butir MoU.
Selain meminta agar butir-butir MoU diselesaikan, KPA juga berharap pemerintah untuk membantu biaya pendidikan anak kombatan GAM.
“Tolong bantu beasiswa untuk anak-anak kombatan yang bapaknya tidak ada lagi.
Hari ini sudah SMA, tamat tidak ada sambung kuliah karena kekurangan biaya,” sebutnya.
Karena itu dia mengajak semua pihak terutama pemerintah untuk memikirkan kesejahteraan anak-anak kombatan dan rakyat Aceh.
Di samping itu, dia juga meminta pihak-pihak yang punya wewenang di Aceh untuk tetap memperjuangkan dana Otsus yang saat ini tinggal satu persen.
“Dulu komitmen pusat, apa saja boleh diminta oleh Aceh asal jangan merdeka. Itu hari ini mari kita tagih, salah satunya minta dana Otsus kembalikan dua persen atau lebih,” tuturnya. (*)
