Banda Aceh (Waspada Aceh) – Sebanyak 40 perempuan yang merupakan penyintas korban konflik dan kelompok marjinal lainnya di Aceh mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) kewirausahaan berperspektif gender pada 12-14 Oktober 2023, di Ivory Cafe Banda Aceh.
Bimtek ini digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerja sama dengan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) dan Flower Aceh yang merupakan anggota ASPPUK di Aceh.
Bimtek digelar untuk mendukung hak ekonomi kelompok rentan dan terpinggirkan, mengembangkan bisnis ramah lingkungan yang responsif gender, memperkuat ketahanan ekonomi perempuan, dan berkontribusi dalam pembangunan di Aceh.
Acara pembukaan bimtek dihadiri oleh beberapa pejabat terkait, seperti Koordinator Bidang Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DPPPA) Inayah, Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Oni Imelva, Staf Ahli dan Fasilitator ASPPUK Muhammad Firdaus, dan Direktur Eksekutif Flower Aceh Riswati.
Dalam sambutannya, Plt. Kepala Dinas PPPA Aceh Meutia Juliana yang diwakilkan oleh Inayah mengapresiasi kegiatan bimtek kewirausahaan yang dapat mendukung penguatan kapasitas bagi perempuan penyintas di Aceh. Ia juga menekankan pentingnya percepatan kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).
“Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi adalah prioritas utama pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi secara mandiri,” kata Inayah.
Staf Ahli dan Fasilitator ASPPUK, Muhammad Firdaus menjelaskan bahwa ASPPUK merupakan jaringan kerja 44 lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pemberdayaan dan penguatan ekonomi perempuan usaha kecil dan mikro.
ASPPUK tersebar di 20 provinsi di Indonesia dengan kegiatan utamanya peningkatan kapasitas melalui pelatihan pendampingan dan penguatan kelompok, riset dan advokasi kebijakan gender, mendorong kepemimpinan perempuan dalam bisnis, penguatan dan pengembangan lembaga keuangan, serta pengembangan jaringan pasar.
“Saat ini KPPPA bekerjasama dengan ASPPUK melaksanakan bimtek kewirausahaan gender dan pendampingan bagi perempuan penyintas kekerasan dan kelompok rentan di 6 provinsi, yaitu Aceh, Bengkulu, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, dan Maluku. Di Aceh, Bintek dilaksanakan di Kota Banda Aceh dan Aceh Utara,” tutur Firdaus.
Riswati yang juga sebagai Ketua Dewan Pengawas ASPPUK mengatakan bahwa melalui kewirausahaan berbasis gender, para peserta dapat memperoleh dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi. Selama bimtek, peserta diberi pemahaman tentang perspektif gender, ide usaha, analisis SWOT, strategi pemasaran, dan manajemen keuangan serta leadership.
Salah satu contoh persoalan bisnis yang tidak berbasis gender ketidaksetaraan dalam kesempatan kerja dan gaji antara laki-laki dan perempuan, kemudian diskriminasi dalam perekrutan dan promosi karyawan berdasarkan jenis kelamin.
Misalnya, ketika perusahaan lebih cenderung memilih atau laki-laki daripada perempuan untuk posisi manajerial tertentu, meskipun kualifikasi dan pengalaman mereka sama. Selain itu kurangnya akses perempuan terkait modal dan sumber daya untuk mengembangkan bisnis mereka.
“Hal ini menciptakan ketidaksetaraan gender di tempat kerja dan menghambat peluang karier perempuan, tanpa mempertimbangkan potensi dan kemampuan mereka secara adil,” jelasnya.
Dengan meningkatkan kapasitas dan keterampilan di bidang ekonomi, mereka dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian diri serta keluarga.
Salah satu peserta bimtek, Lisnawati, mengungkapkan rasa senang dan terima kasihnya bisa mengikuti kegiatan ini. Ia berharap bisa menerapkan ilmu yang didapat untuk mengembangkan usahanya.
“Saya senang bisa ikut bimtek ini. Belajar banyak hal baru tentang wirausaha, dan memahami tentang gender. Terima kasih kepada ASPPUK, Flower Aceh KPPPA, yang sudah memberikan kesempatan ini kepada kami,” kata Lisna. (*)
