Singkil (Waspada Aceh) – Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPK tahun 2023, penangan banjir di Aceh Singkil telah masuk dalam 10 kegiatan strategis nasional Pemerintah Aceh.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bappeda Aceh, H T Ahmad Dadek, dalam pidatonya pada acara Musrenbang RKPK 2023 Kabupaten Aceh Singkil, yang berlangsung di Gedung Seni Budaya Desa Polo Sarok Singkil, Selasa (29/3/2022).
Dadek menyampaikan, Gubernur Aceh bersama Bappeda Aceh telah menggelar pertemuan dengan sejumlah gubernur se Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Gubernur Aceh telah mengusulkan penanganan banjir di Aceh Singkil sebagai 10 kegiatan strategis nasional.
“Program pengendalian banjir Singkil masuk usulan nomor lima,” ucap Dadek.
Dijelaskannya, untuk pengendalian banjir Singkil tersebut saat ini telah memiliki DID 2014. Termasuk Amdal sudah selesai 2017 lalu.
Banjir Singkil bisa setahun tiga kali. Upaya penanganan sudah dilakukan sejak 2016 sampai 2020 dan baru selesai 1 Km lebih pembuatan tanggul. Sementara tanggul pengaman banjir diperlukan sepanjang 23 Km hingga ke Kota Singkil.
“Diperkirakan dibutuhkan anggaran sekitar 750 miliar,” ujarnya.
Sementara itu, untuk status Kabupaten Aceh Singkil saat ini telah dicabut sebagai daerah tertinggal oleh Kementerian Desa. Di samping itu, kegiatan lainnya yang masuk dalam kegiatan strategis nasional yakni lanjutan pekerjaan jalan dan jembatan yang menghubungkan Singkil, Kecamatan Kuala Baru dan Kecamatan Trumon Aceh Selatan.
Untuk tahun 2022 segmen 3 sudah tender dan sudah mulai kerja pada 25 Maret dengan nilai Rp20 miliar.
Untuk jembatan Kilangan, abutment jembatan sisi Trumon sudah proses gunning dan dikerjakan tahun ini. Pada 2023 diharapkan bisa diteruskan ke Kuala Baru, ada lagi pekerjaan jembatan di Desa Kayu Menang sekitar 200 meter.
“Program kerja 2023-2026 diupayakan akan bisa selesai,” ucap Dadek.
Dadek juga menyebutkan, anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh tahun 2023 mengalami penurunan dari 2 persen menjadi 1 persen yang bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Mulai 2023 Aceh akan menerima dana transferan pusat sebesar 1 persen.
Tahun 2022 masih menerima Otsus 2 persen sekitarRp7,5 triliun dan mulai 2023 hanya sekitar Rp3,5 triliun.
“Setelah pembagian dari Provinsi ke Kabupaten Aceh Singkil ya, diperkirakan sekitar Rp30 miliar lagi,” terang Dadek yang menyebutkan kedepan perlu menggalang dana dari CSR perusahaan dan LSM.
Bupati Aceh Singkil Dulmusrid dalam sambutannya mengatakan, Musrenbang dilaksanakan untuk finalisasi laporan rencana kerja RKPK Aceh Singkil 2023-2026.
Sesuai dengan arah kebijakan RKPK 2023-2026 memprioritaskan kepada pemerintahan yang good governement, sarana pelayanan dasar pemulihan ekonomi rakyat, optimaliasi sektor unggulan UKM dan peningkatan infrastruktur.
Di akhir masa jabatan bupati periode 2017-2022, diharapkan program pemulihan ekonomi dapat menstabilkan ekonomi pasca pandemi COVID-19. (B25)
