Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah Kota (Pemko) Sabang menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada 2.848 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bantuan ini merupakan alokasi dari pemerintah pusat untuk periode bulan Juni dan Juli 2025.
Setiap KPM menerima sebanyak 10 kilogram beras per bulan, sehingga total bantuan yang diterima oleh masing-masing keluarga selama dua bulan mencapai 20 kilogram. Dengan demikian, total beras yang disalurkan mencapai 52.400 kilogram atau setara dengan 52,4 ton.
Penyaluran dilakukan secara merata di seluruh wilayah Kota Sabang, melalui kantor keuchik di masing-masing gampong. Salah satu titik distribusi berlangsung di Gampong Kuta Ateuh, yang turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus, Dandim 0112/Sabang Letkol Kav. Edi Purwanto, dan sejumlah instansi terkait.
“Sebagaimana arahan dari pemerintah pusat, hari ini kita menyalurkan bantuan pangan CBP kepada 2.848 KPM di Kota Sabang,” ujar Suradji Junus, Senin (28/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan Perum Bulog sebagai penyedia beras.
Menurutnya, kondisi cuaca yang tidak mendukung beberapa waktu terakhir sempat mengganggu distribusi pangan dari daratan, yang berdampak pada kenaikan harga beras di pasaran.
“Alhamdulillah, hari ini bantuan bisa disalurkan. Semoga dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat,” ucapnya.
Wakil Wali Kota juga menegaskan bahwa program ini merupakan langkah nyata Pemko Sabang dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta menjaga kestabilan harga bahan pokok.
“Program ini tidak hanya membantu masyarakat rentan, tetapi juga diharapkan mampu meredam gejolak harga beras, sehingga stabilitas ekonomi masyarakat tetap terjaga. Kami juga akan melakukan pemantauan agar distribusi berjalan tepat sasaran,” katanya.
Suradji Junus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program ini, termasuk pemerintah pusat, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, instansi terkait, TNI/Polri, perangkat desa, dan tokoh masyarakat setempat. (*)
