Pidie Jaya (Waspada Aceh) – Pemerintah menargetkan tidak ada lagi korban bencana yang tinggal di tenda pengungsian sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Para pengungsi diharapkan sudah menempati hunian sementara (huntara) atau menerima dana tunggu hunian.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat meninjau hunian sementara korban bencana di Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Jumat (6/3/2026).
Peninjauan tersebut turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, serta Kepala Satuan Tugas Kewilayahan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh Safrizal ZA.
Menurut Tito, pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyepakati target percepatan pemindahan pengungsi dari tenda ke huntara.
“Target kita sebelum Idul Fitri tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda,” kata Tito.
Ia menjelaskan, saat ini jumlah pengungsi yang masih berada di tenda terus menurun. Dari sebelumnya sekitar 11.000 orang, kini tersisa sekitar 6.000 orang.
“Yang masih di tenda sekitar enam ribuan. Target kita sebelum Idul Fitri mereka sudah masuk ke huntara atau menggunakan dana tunggu hunian,” ujarnya.
4 Model Huntara
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah juga meninjau sejumlah hunian sementara yang dibangun oleh berbagai pihak.
Tito menjelaskan, terdapat empat jenis huntara yang dibangun dengan karakteristik berbeda.
Pertama, huntara yang dibangun oleh BNPB. Hunian ini dilengkapi dapur dan toilet di dekat kamar, namun tidak memiliki ranjang.
Kedua, huntara yang dibangun oleh Danantara. Model hunian ini dilengkapi ranjang dan kipas angin sehingga dinilai lebih nyaman, tetapi fasilitas dapur dan kamar mandi digunakan secara bersama.
Ketiga, huntara yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Selain itu, terdapat juga huntara hasil gotong royong masyarakat dan organisasi kemanusiaan, termasuk Dompet Dhuafa.
“Memang ada karakter yang berbeda. Ada yang lebih lengkap dapur dan toiletnya, ada juga yang lebih nyaman tempat tidurnya,” kata Tito.
Ia menambahkan, pemerintah akan mengevaluasi beberapa kekurangan fasilitas di huntara, termasuk keluhan terkait panasnya ruangan.
“Kita akan sampaikan ke Kepala BNPB agar ke depan dibuat standar, misalnya ada alas plafon supaya tidak terlalu panas,” ujarnya.
Bantuan Sosial untuk Korban
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana.
Bantuan tersebut antara lain stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga, bantuan isi rumah Rp3 juta per keluarga, serta jaminan hidup (jadup) Rp15.000 per orang per hari untuk kebutuhan konsumsi.
Menurut Saifullah Yusuf, total bantuan yang diproses pemerintah untuk Aceh mencapai lebih dari Rp450 miliar, dengan sekitar Rp241 miliar dialokasikan untuk Kabupaten Pidie Jaya.
Bantuan tersebut menyasar sekitar 18.000 keluarga atau sekitar 66.000 jiwa yang terdampak bencana.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui PT Pos Indonesia dengan beberapa mekanisme, yakni diambil di kantor pos, dibagikan melalui titik kumpul masyarakat, atau diantar langsung ke rumah bagi lansia dan penyandang disabilitas.
Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat membantu masyarakat memulihkan kondisi sosial dan ekonomi setelah terdampak bencana. (*)
