Banda Aceh (Waspada Aceh) – Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh memberhentikan tiga kader senior dinilai berpotensi menimbulkan friksi internal dan mengguncang stabilitas partai.
Langkah tersebut dinilai kontraproduktif, terlebih di tengah momentum kebangkitan Partai Aceh pasca Pemilu 2024.
Akademisi Universitas Malikussaleh, Teuku Kemal Fasya, menilai pemecatan tersebut sebagai “bara dalam organisasi” yang dapat memecah belah partai di kemudian hari.
“Partai Aceh seharusnya menjaga momentum pasca-kebangkitan mereka di Pemilu 2024. Pemecatan ini akan menjadi masalah friksional di tubuh PA,” ujar Kemal saat dihubungi Waspadaaceh.com, Selasa (8/4/2025).
Kemal menilai, ketiga kader yang diberhentikan bukan sosok sembarangan. Mereka adalah Muhammad Thaib alias Cek Mad, Anwar Sanusi (Keuchik Wan), dan Ermiadi Abdul Rahman tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh kuat di tingkat akar rumput.
“Yang dipecat itu juga bukan kader biasa, mereka punya basis konstituen yang besar,” katanya.
Namun, langkah pemecatan ini juga memicu dugaan adanya kepentingan politik tertentu. Salah satunya adalah untuk memuluskan langkah Salmawati, istri Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf (Mualem), sebagai anggota DPRA.
Data perolehan suara menunjukkan bahwa Salmawati berada di bawah tiga nama yang dipecat dalam perolehan suara di Daerah Pemilihan (Dapil) 5. Dengan pemecatan tersebut, jalan bagi Salmawati untuk naik ke kursi parlemen dinilai menjadi terbuka.
“Ini yang membuat publik bertanya-tanya. Pemecatan ini seolah dipaksakan untuk meloloskan kepentingan pribadi, dalam hal ini istrinya sendiri,” tambah Kemal.
Menurutnya, Mualem seharusnya mengedepankan pendekatan soft diplomacy dalam menyelesaikan persoalan internal, bukan dengan keputusan sepihak.
“Kalau cara begini terus, Partai Aceh bisa mengalami self-implosion, meledak dari dalam. Demi kepentingan pribadi seperti melanggengkan posisi istri, kader lain dikorbankan. Ini sangat tidak strategis,” tegasnya.
Sejumlah pihak menduga, pemecatan ini merupakan bagian dari manuver politik internal untuk memuluskan PAW kepada figur yang lebih disukai elite partai.
Hingga berita ini diturunkan, Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri, belum memberikan keterangan resmi.
Publik kini menanti penjelasan terbuka dari DPP Partai Aceh, mengingat keputusan ini menyangkut figur-figur berpengaruh dan berpotensi mengubah komposisi parlemen di Aceh. (*)
