Kutacane (Waspada Aceh) – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara, menggelar pembahasan pagu DOKA (dana otonomi khusus Aceh) tahun 2023 di gedung dewan, Rabu (26/01/2022).
Pembahasan DOKA yang dipimpin Ketua DPRK Agara, Denny Febrian Roza tersebut, terkait dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi pengguna dana otonomi khusus.
Sebagaimana dalam qanun tersebut, dana otonomi khusus Aceh sebesar 2 persen atau setara dengan plafon dana alokasi umum nasional akan berkurang menjadi 1 persen.
Atas dasar tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Tenggara bersama TPAK dan segenap OPD membahas nomenklatur DOKA yang akan direncanakan untuk 24 RKA-SKPK.
Kepala Bappeda Aceh Tenggara, Yusrizal, kepada Waspadaaceh.com, mengatakan, rapat pembahasan pagu DOKA tahun 2023 diwarnai dengan kritikan dari Badan Anggaran DPRK.
“Sangat alot, sempat dikritik dari beberapa anggota Badan Anggaran DPRK, terkait penetapan RKA SKPK yang diusulkan,” katanya.
Wakil Ketua 1 DPRK Aceh Tenggara, Jamudin Selian, membenarkan rapat pembahasan pagu DOKA tahun 2023 terbilang alot dan sempat dikritik Badan Anggaran DPRK.
Dia mengatakan, kritikan yang disampaikan dari Badan Anggaran DPRK Aceh Tenggara, bertujuan untuk kemaslahatan kepentingan rakyat banyak.
“Kita mengeritiki untuk kepentingan rakyat, artinya agar sasaran RKA-SKPK memang untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Dia juga menjelaskan, rapat pembahasan tersebut ditunda untuk sementara waktu, dan akan digelar kembali dalam tujuh kali pertemuan dengan TPAK dan OPD.
“Rencana akan dibahas kembali hingga waktu yang sudah ditentukan. Paling lambat hingga 31 Januari 2022,”.katanya. (samsuri)
