Banda Aceh (Waspada Aceh) – Panglima Laot Aceh, Miftah Tjut Adek menyatakan nelayan Aceh masih menanggung dampak berat banjir besar yang terjadi pada akhir November 2025. Bencana tersebut merendam kawasan pesisir di sejumlah kabupaten dan menyebabkan kerusakan signifikan pada armada serta alat tangkap nelayan.
“Dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga psikologis. Banyak nelayan kehilangan kapal, alat tangkap rusak, dan sampai sekarang belum tertangani maksimal,” ujar Miftah kepada Waspaaaceh.com, Sabtu (28/2/2026)
Ia menyebut wilayah terdampak antara lain Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh Timur dan sejumlah pesisir lainya. Kapal terseret arus, rusak dihantam banjir, bahkan hilang. Nelayan yang kapalnya rusak terpaksa memperbaiki secara mandiri dengan kondisi seadanya, sementara yang kehilangan kapal harus menumpang melaut dengan nelayan lain.
Menurutnya, persoalan tidak berhenti pada kerusakan fisik. Pascabencana, hasil tangkapan ikan menurun drastis. Perubahan siklus cuaca dan kondisi perairan yang belum stabil membuat nelayan sulit memperoleh hasil maksimal.
Di sisi lain, daya beli masyarakat ikut melemah. Kondisi ekonomi darat yang belum pulih membuat distribusi dan penjualan ikan tersendat.
“Kalau dijual mahal tidak laku. Kalau dijual murah, nelayan tidak balik modal. Harga BBM tinggi, kebutuhan pokok naik, tapi pendapatan turun,” katanya.
Miftah mengungkapkan hampir seluruh kapal nelayan kini terjerat utang. Skema pembiayaan umumnya melalui toke bangku yang memfasilitasi modal. Hasil tangkapan dikelola terlebih dahulu, kemudian dipotong sesuai kesepakatan. Meski tidak berbunga seperti pinjaman bank, beban pengembalian tetap berat karena hasil tangkapan tidak stabil.
Selain itu, ia menyoroti persoalan akses bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang dinilai semakin sulit. Nelayan kerap dibatasi pembelian 10 hingga 20 liter, sementara kebutuhan melaut jauh lebih besar.
“Nelayan tidak diutamakan. Sistemnya ribet. Kadang dapat minyak, kadang sangat sulit,” ujarnya.
Dari sisi perlindungan sosial, kondisi juga dinilai memprihatinkan. Miftah menyebut hanya sekitar 20 persen nelayan di Aceh yang memiliki asuransi.
“Mayoritas nelayan tidak terlindungi. Kalau terjadi kecelakaan atau gagal melaut, mereka menanggung sendiri risikonya,” katanya.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah memberi perhatian serius terhadap sektor kelautan Aceh yang memiliki garis pantai panjang dan potensi ekonomi besar. Tanpa intervensi kebijakan yang konkret, ia menilai tekanan terhadap nelayan akan semakin dalam.
“Setidaknya nelayan bisa hidup normal dan menghidupi keluarga dengan layak,” ujar Miftah. (*)
