Banda Aceh (Waspada Aceh) – Koalisi NGO HAM, meminta Partai Politik (Parpol) di Aceh untuk ikut berkomitmen menyelamatkan lingkungan Aceh yang saat ini terjadi kerusakan dimana-mana.
Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil, mengatakan bahwa lingkungan di Aceh sedang tidak baik-baik saja. Kerusakan lingkungan ini tentunya disebabkan oleh tangan manusia sendiri, seperti penebangan hutan secara liar yang dapat menyebabkan banjir di beberapa daerah di Aceh.
Kata dia, ini merupakan persoalan yang hampir terjadi setiap tahunnya, tanpa ada solusi yang benar-benar mampu menghentikan kerusakan lingkungan Aceh. Karena itu, mereka mengajak beberapa perwakilan dari Partai Politik, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, berdiskusi.
“Sangat penting dilakukan diskusi dengan partai politik, mengingat isu lingkungan ini adalah persoalan yang hampir terjadi di setiap tahun. Banjir, ilegal loging dan kekurangan air bersih di Lhoknga juga saat ini menjadi persoalan yang cukup serius. Karena itu, Koalisi NGO mengajak Walhi, DLHK dan partai politik untuk berdiskusi bersama guna melahirkan solusi,” kata Khairil dalam Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Banda Aceh, Rabu (15/5/2024).
Dia berharap dengan komitmen dan peran dari masing-masing lembaga ini dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan di Aceh. Selain itu, me depannya, NGO berharap partai politik ini memiliki komitmen untuk penyelamatan lingkungan hidup, termasuk permasalahan limbah, ilegal loging, izin tambang dan persoalan lingkungan lainnya.
“Ini harus dipikirkan betul-betul oleh politisi untuk melihat apa yang harus dilakukan ke depan supaya kerusakan lingkungan di Aceh bisa dihentikan,” sebutnya.
Sementara itu, Plh Kadis LHK Aceh, M. Daud, sebagai narasumber dalam diskusi tersebut menyampaikan, DLHK dalam mengelola lingkungan baik hutan maupun lahan membutuhkan peran dari semua pihak.
Jika dilihat, kata Daud, kondisi hutan Aceh saat ini untuk pulau Sumatera secara luasan masih sangat baik. Kendati demikian masih ada ditemukan kegiatan ilegal. Dimana kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang mengharapkan peningkatan ekonomi.
Maka dari itu, DLHK menyiapkan beberapa solusi kepada masyarakat yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan secara bersama-sama. Misalnya dengan kegiatan perhutanan sosial.
Jadi ke depan, lanjut Daud, tidak ada lagi masyarakat yang melakukan kegiatan ilegal loging karena sudah ada peluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di dalam kawasan hutan dengan kegiatan perhutanan sosial.
“Melalui kegiatan perhutanan sosial ini masyarakat dapat melakukan pengelolaan untuk mendapatkan pendapatan di dalam kawasan hutan sesuai dengan fungsi hutan yang ada,” sebutnya.
Maka melalui partai politik dalam FGD ini, DLHK juga sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak dalam hal penyelamatan lingkungan dan hutan di Aceh. (*)
