Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah Aceh bersama Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan (PMKK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan pentingnya optimalisasi pemanfaatan data dalam mempercepat pemulihan layanan dasar pascabencana.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan media briefing yang membahas penguatan konsolidasi dan integrasi data sebagai fondasi rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Kamis (26/2/2026).
Saat ini, penanganan bencana di Aceh telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada fase tersebut, ketersediaan data yang valid, mutakhir, dan terverifikasi menjadi krusial agar intervensi pemerintah tepat sasaran, terutama dalam pemulihan layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta penguatan mata pencaharian masyarakat terdampak.
Deputi PMKK Bappenas, Maliki, menegaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus berbasis pada data yang kuat dan terintegrasi.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak boleh berbasis asumsi. Kita membutuhkan data yang terverifikasi agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak, sekaligus membangun ketangguhan jangka panjang,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keselarasan antara data pemerintah pusat dan daerah agar proses perencanaan dan penganggaran berjalan efektif serta tidak terjadi tumpang tindih program.
Sementara itu, Plh. Kepala Bappeda Aceh Zulkifli menyebutkan bahwa Portal Satu Data Aceh menjadi rujukan utama dalam memastikan konsistensi informasi lintas sektor.
“Dengan konsolidasi data melalui Satu Data Aceh, kami dapat melihat secara lebih utuh kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak, memetakan prioritas, dan memastikan intervensi rehabilitasi dan rekonstruksi tepat sasaran,” katanya.
Melalui mekanisme pemadanan data antara pusat dan daerah, termasuk pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), data sektoral perangkat daerah, serta data spasial kebencanaan, pemerintah memastikan seluruh informasi telah melalui proses verifikasi dan validasi berjenjang.
Data tersebut kemudian disebarluaskan melalui Portal Satu Data Aceh sebagai referensi resmi dalam perencanaan, penganggaran, dan penetapan sasaran program. Pendekatan berbasis analisis data ini juga memungkinkan pengelompokan wilayah terdampak berdasarkan tingkat risiko dan karakteristik sosial ekonomi.
Dalam sektor ekonomi produktif, misalnya, analisis terhadap pekerja pertanian terdampak dan kerusakan lahan membantu pemerintah menentukan bentuk dukungan yang tepat, mulai dari bantuan sosial, rehabilitasi lahan, hingga penguatan ketahanan pangan lokal.
Team Leader Program SKALA mengatakan, penguatan ekosistem data menjadi bagian penting dalam mendukung pemerintah daerah membangun pemulihan yang lebih tangguh.
“SKALA mendukung pemerintah memastikan data tidak hanya tersedia, tetapi juga dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan, penganggaran, dan monitoring pemulihan. Kolaborasi ini bertujuan mempercepat layanan dasar kembali berjalan dan memastikan kelompok rentan tidak tertinggal,” ujarnya.
Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) turut mendukung penguatan penyediaan, pemanfaatan, dan analisis data pascabencana, termasuk melalui fasilitasi penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), penguatan aplikasi SEPAKAT, serta pendampingan pemadanan data lintas sektor.
Melalui kolaborasi antara Pemerintah Aceh, Bappenas, dan mitra pembangunan, optimalisasi Satu Data Aceh diharapkan mampu mempercepat pemulihan layanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terdampak, serta memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang. (*)
