Banda Aceh (Waspada Aceh) – Berdasar data BPS (Badan Pusat Statistik) 2019, angka kemiskinan Aceh berada pada urutan ke-6 secara nasional, yaitu 15,32% penduduk Aceh berada dalam kondisi miskin.
“Ini sangat memprihatinkan dan harus segera ditangani serius dan fokus oleh Pemerintah Aceh,” kata Kepala Ombudsman RI Aceh, Taqwaddin, dalam diskusi yang digelar oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) Aceh, di Gedung Juang (Baperis) Banda Aceh, Minggu (1/12/ 2019).
“Pemenuhan kebutuhan dasar adalah indikator yang digunakan BPS Aceh 2019 dalam metodologi pengukuran kemiskinan. Ternyata ada dua sebab utama mengapa Aceh termiskin di Sumatera. Pertama, masalah pangan (komoditi makanan) dan kedua, masalah perumahan (komoditi bukan makanan),”paparnya.
Dalam diskusi dengan tema, Solusi Memberantas Kemiskinan Aceh, Taqwaddin memaparkan pokok-pokok pikiran dan tawaran solusinya dalam mengentaskan kemiskinan dalam perspektif pelayanan publik.
“Ini data BPS Aceh lho, bukan data Ombudsman RI Aceh. Saya percaya, data BPS akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Dan hal ini sudah saya tanyakan pula pada Kepala BPS Aceh,” tegas Taqwaddin.
Terkait fakta dan data kemiskinan tersebut, Kepala Ombudsman RI Aceh itu menyampaikan beberapa alternatif solusinya, yaitu untuk jangka pendek dan mendesak. Pertama, penuhi kebutuhan dasar pangan dan rumah bagi warga masyarakat miskin. Pembangunan dan pendistribusian rumah dhuafa diperioritaskan. Kedua, masyarakat miskin harus menjadi prioritas dan sasaran utama pemberdayaan, bukan justru memperdayakan mereka.
“Jika dua hal ini bisa diatasi pada 2020, saya yakin Insya Allah tahun 2021 Aceh tidak lagi miskin,” ungkapnya.
Upaya untuk pengentasan kemiskinan yang langsung menyentuh komunitas warga miskin dapat melalui suntikan modal produktif, yang bisa digunakan untuk home industri, peternakan rakyat, pertanian, perikanan dan lain-lain.
“Intervensi pemerintah diperlukan untuk mendukung dan memudahkan pemasaran segala macam hasil produksi masyarakat tersebut,” tambahnya. (akbar)
