Pidie Jaya (Waspada Aceh) – Nelayan di Kabupaten Pidie Jaya mendesak pemerintah daerah hingga pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk menangani pendangkalan muara sungai pascabanjir.
Kondisi tersebut dinilai mengancam keberlangsungan hidup ribuan nelayan yang bergantung pada sektor perikanan.
Desakan itu disampaikan tokoh masyarakat nelayan, Maskur, saat ditemui di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Meureudu, Desa Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Sabtu (24/1/2026).
“Pendangkalan muara ini sudah sangat menghambat aktivitas nelayan. Kapal-kapal sulit keluar masuk. Kalau ini tidak segera ditangani, nelayan bisa jatuh semua,” ujar Maskur.
Menurutnya, sedimentasi akibat banjir besar membuat muara semakin dangkal. Kapal nelayan berukuran sedang hingga besar tidak dapat bersandar dengan normal, sehingga aktivitas melaut dan distribusi hasil tangkapan terganggu.
Pantauan Waspada Aceh di lokasi menunjukkan, kondisi PPI Meureudu masih berlumpur pascabanjir. Sejumlah nelayan tampak membersihkan lumpur yang mengendap di sekitar area pendaratan dan tempat pelelangan ikan.
Di sudut lain, beberapa nelayan terlihat menjahit dan memperbaiki jaring yang rusak akibat terjangan banjir, sembari menunggu kondisi laut dan muara membaik.
Aktivitas bongkar muat hasil tangkapan masih berlangsung terbatas. Akses keluar-masuk kapal terlihat tidak leluasa karena kedangkalan muara yang belum ditangani.
Maskur menyebutkan, sektor perikanan kini menjadi satu-satunya tumpuan hidup warga pesisir. Sawah dan tambak masyarakat, kata dia, banyak yang tertimbun material banjir sehingga tidak lagi dapat diolah.
“Nelayan di sini hidup dari tiga sektor: laut, sawah, dan tambak. Sekarang sawah dan tambak sudah tertimbun. Tinggal laut. Kalau muara dangkal, laut pun sulit diakses,” katanya.
Ia mengungkapkan, sekitar 80 persen perahu nelayan mengalami kerusakan akibat banjir. Meski kerusakan telah didata, nelayan belum merasakan tindak lanjut yang nyata dari pemerintah.
Dampak pendangkalan muara juga dirasakan dari sisi ekonomi. Nelayan terpaksa mengangkut ikan ke daerah lain sebelum dijual, sehingga biaya operasional meningkat.
“Sekarang ikan harus diangkut dua kali. Ongkos bertambah. Dulu harga ikan sekitar Rp18 ribu per kilogram, sekarang bisa sampai Rp45 ribu,” ujar Maskur.
Kondisi tersebut membuat sebagian nelayan terjerat utang kepada toke bangku untuk modal melaut. Meski tidak berbunga, utang terus menumpuk karena hasil tangkapan yang tidak sebanding dengan biaya operasional.
Atas kondisi itu, nelayan mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi muara, baik melalui pengerukan maupun pembangunan jetty sebagai solusi jangka panjang.
“Kami minta ini jadi perhatian serius pemerintah daerah dan pusat. Bukan bantuan sesaat, tapi solusi agar nelayan bisa kembali melaut dengan normal,” tegasnya.
Diketahui, PPI Meureudu merupakan pusat aktivitas perikanan bagi nelayan dari sedikitnya empat kecamatan di Pidie Jaya. Hingga kini, kawasan tersebut masih berupaya bangkit dari dampak banjir yang melanda wilayah pesisir.(*)
