Banda Aceh (Waspada Aceh) – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJM Aceh 2025–2029 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (9/7/2025).
Dalam sambutannya, Mualem menekankan pentingnya RPJM sebagai arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. Ia juga menyampaikan visi “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan” yang diterjemahkan dalam sembilan misi pembangunan, termasuk penguatan syariat, ekonomi hijau, hilirisasi SDA, dan pembangunan daerah terpencil.
Mualem secara khusus menyoroti berakhirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh pada 2027. Ia menyebut Pemerintah Aceh dan DPRA telah menyiapkan draft revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk memperjuangkan perpanjangan dana tersebut.
“Kami titip harapan kepada Mendagri, Bappenas, dan Forbes DPR/DPD RI asal Aceh agar mendukung revisi UUPA demi kelanjutan pembangunan dan perdamaian di Aceh,” kata Mualem.
Gubernur juga meminta perhatian pemerintah pusat untuk mendukung proyek strategis di daerah terpencil, seperti pembangunan Jalan Luwak–Sibigo di Simeulue, Terowongan Gurutee, dan pengembangan pelabuhan bebas Sabang.
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir yang hadir dalam acara itu menyoroti masih tingginya belanja pegawai di beberapa kabupaten/kota di Aceh.
Ia mendorong agar anggaran lebih difokuskan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy mendorong agar Dana Otsus diubah perannya menjadi akselerator, bukan sekadar penopang. Ia menyebut potensi besar Aceh ada pada migas, sektor pangan, serta pariwisata di Sabang, Banda Aceh, dan Danau Laut Tawar.
“Pemda perlu lebih kreatif menggali sumber pendanaan dan fokus pada proyek-proyek terobosan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi riil,” ujarnya.
Musrenbang ini dihadiri unsur Forkopimda, bupati/wali kota, anggota DPRK se-Aceh, akademisi, tokoh masyarakat, dan ulama. (*)
