“Murthalamuddin kini memegang kunci untuk mengubah masa depan Aceh, jangan lagi terpaku pada program normatif dan Aceh butuh terobosan fundamental”
Murthalamuddin bukan nama baru dalam dunia pendidikan dan birokrasi Aceh. Ia memulai karier dengan latar belakang sebagai seorang guru dan juga pernah menekuni profesi sebagai seorang jurnalis sembari mengajar di Pase, Aceh Utara.
Seiring waktu, karier birokrasinya terus menanjak. Pada masa kepemimpinan Gubernur Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, ia dipercaya memegang jabatan strategis dalam menginformasikan pembangunan Aceh, termasuk sebagai Kepala Biro Humas Setda Aceh.
Ia kemudian berkarier di tingkat kabupaten/kota sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pidie pada masa kepemimpinan Bupati Sarjani, dengan sejumlah gebrakan yang mewarnai instansi pendidikan kala itu.
Sebelum ditunjuk sebagai Plt. Kadisdik Aceh, ia kembali ke Pemerintah Aceh dan menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Aceh.
Rekam jejak panjang, pengalaman teknis lapangan, kemampuan komunikasi publik, dan linearitas keilmuan inilah yang membuat berbagai pihak menilai Murthalamuddin adalah figur paling tepat untuk memimpin Dinas Pendidikan Aceh.
Penunjukan dirinya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Plt. Kadisdik) Aceh per 10 Oktober 2025 oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf disambut harapan besar publik, termasuk Ketua Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A), Samsuardi.
Menurut Samsuardi, momentum ini harus dimanfaatkan Murthalamuddin untuk memperbaiki mutu pendidikan Aceh secara fundamental. Langkah tersebut dinilai krusial untuk mengatasi rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan tingginya angka kemiskinan di Bumi Serambi Mekkah.
Tantangan yang dihadapi Murthalamuddin sangat nyata berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Aceh pada 2024 mencapai 14,39 tahun, namun Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas hanya 9,64 tahun atau setara tidak tamat SMP.
Ketimpangan antara harapan dan kenyataan ini menjadi indikator rendahnya daya saing lulusan. Bahkan, Aceh sempat menjadi provinsi termiskin di Sumatera dengan 14,75 persen penduduk miskin (September 2022).
Menanggapi situasi genting ini, Ketua Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A), Samsuardi, menilai Murthalamuddin harus menjadikan momentum jabatan barunya untuk merombak strategi pendidikan yang selama ini belum efektif.
“Murthalamuddin kini memegang kunci untuk mengubah masa depan Aceh, jangan lagi terpaku pada program normatif dan Aceh butuh terobosan fundamental,” tegas Samsuardi.
Ia mengidentifikasi tiga isu krusial yang mendesak untuk segera diatasi. Isu pertama, mutu guru dan tenaga kependidikan. Menurut Samsuardi bahwa kualitas pendidikan berbanding lurus dengan kualitas guru.
Karena itu perlu dilakukan program peningkatan kompetensi. Program pelatihan guru harus diubah menjadi pelatihan berbasis kebutuhan nyata di lapangan, didukung sistem evaluasi guru berkala yang transparan sebagai dasar promosi dan penempatan.
Kemudian, insentif berbasis kinerja. Kesejahteraan guru, terutama guru kontrak dan guru di daerah terpencil, wajib ditingkatkan. Pemberian insentif harus dikaitkan dengan peningkatan kinerja dan hasil belajar siswa, bukan hanya berdasarkan masa kerja.
Isu kedua, rendahnya kualitas lulusan dan daya saing. Skor rata-rata Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) siswa Aceh yang masih rendah dinilai sebagai indikator lemahnya daya saing. Oleh karenanya fokus pada literasi dan numerasi.
Plt Kadisdik diminta memastikan kurikulum tingkat SMA/SMK kembali fokus pada penguatan literasi dan numerasi sebagai fondasi kemampuan berpikir kritis. Kemudian, revitalisasi pendidikan kejuruan.
“Merespons tingginya angka lulusan SMA/SMK yang tidak melanjutkan kuliah (mencapai 66 persen), LP2A mendesak SMK di Aceh bertransformasi menjadi sekolah vokasi yang relevan. Kurikulum SMK harus diubah menjadi 70 persen praktikum dan 30 persen teori, dengan wajib magang di perusahaan yang kredibel,” tegasnya
Isu ketiga, keterkaitan pendidikan dengan kemiskinan. Menurut Samsuardi, pendidikan yang tidak berkualitas adalah salah satu akar kemiskinan di Aceh karena menghambat pembentukan kapabilitas (kemampuan individu untuk berbuat), sebagaimana pandangan Amartya Sen.
Atas dasar itu, Plt. Kadisdik didorong bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) untuk membangun atau menetapkan “Sekolah Rakyat” unggulan. Sekolah ini harus memberikan beasiswa penuh dan fasilitas terbaik bagi anak-anak kurang mampu, anak yatim, dan korban konflik. Tujuannya adalah memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan berkualitas.
“Strategi harus fokus pada perbaikan mutu guru dan menciptakan lulusan yang siap kerja atau siap kuliah di jenjang unggulan. Jika ini dilakukan, maka dana Otonomi Khusus (Otsus) yang besar akan benar-benar terasa dampaknya dalam peningkatan kualitas SDM,” tutup Samsuardi.
Ketua LP2A menilai langkah politik Mualem (Muzakir Manaf) yang menempatkan Murthalamuddin sebagai Plt. Kadisdik Aceh sudah tepat dengan menaruh orang yang sesuai pada bidangnya, sesuai linearitas keilmuan dan profesi yang melatarbelakangi.
Oleh karena itu, kehadiran Murthalamuddin diharapkan mampu membawa sentuhan perbaikan kualitas pendidikan Aceh, peningkatan kesejahteraan guru, dan penerapan kurikulum pendidikan Islami sesuai kekhususan Aceh.
Singkatnya, Momentum Emas ini adalah perpaduan antara orang yang tepat (berpengalaman dan linear) yang ditempatkan pada waktu yang tepat (saat tantangan pendidikan sangat mendesak) dengan modal politik dan finansial yang mendukung. (*)
