Jakarta (Waspada Aceh) – Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf menegaskan bahwa perjuangan Aceh untuk memperpanjang Dana Otonomi Khusus (Otsus) secara permanen bukan semata soal anggaran, melainkan bagian dari komitmen menjaga keadilan dan keberlanjutan perdamaian di Tanah Rencong.
Hal ini disampaikan Mualem sapaan akrabnya dalam pertemuan dengan para bupati dan wali kota se-Aceh di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Jakarta, Kamis (3/7/2025) malam.
Menurutnya, kekhususan Aceh sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) harus dijalankan secara utuh, tidak hanya sebagai dokumen legal, melainkan melalui kebijakan konkret.
“Ini bukan soal dana semata. Ini soal menghormati perdamaian, mengurangi ketimpangan, dan membuka akses pembangunan yang adil bagi seluruh rakyat Aceh,” ujar Mualem.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh terus melakukan pendekatan strategis dengan kementerian terkait, DPR RI, hingga Presiden RI untuk memastikan Dana Otsus tidak berhenti di 2027.
“Aceh belum selesai. Pembangunan kita masih jauh tertinggal. Otsus adalah bagian dari MoU Helsinki dan harus diperpanjang demi keberlanjutan,” tegasnya.
Dalam forum yang sama, Mualem juga mengangkat kembali isu Tanah Blang Padang di Banda Aceh, yang menurutnya harus dikembalikan ke fungsinya sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
“Kita ingin Blang Padang kembali menjadi aset umat, bukan untuk Pemerintah Aceh, tapi untuk kemaslahatan masyarakat lewat Masjid Raya. Ini soal marwah dan sejarah Aceh,” ujarnya.
Selain isu strategis itu, Gubernur juga memaparkan sejumlah langkah koordinasi dengan pemerintah pusat terkait status tenaga honorer, ASN, dan pengangkatan PPPK di Aceh.
Ia mengimbau seluruh kepala daerah agar tidak kehilangan arah dalam menjalankan amanah rakyat.
“Selow, bek syesyoh. Tapi kerja harus kelihatan. Jangan sampai janji kita ke rakyat tinggal di atas podium saja,” tuturnya. (*)
