“Kita tidak boleh membiarkan stok pangan masyarakat Aceh terganggu menjelang Ramadhan”
Detak waktu semakin menggeser ke arah Bulan Suci Ramadhan, dan setiap detik yang berlalu menjadi titik penting dalam perjuangan memulihkan Provinsi Aceh dari derita bencana.
Di bawah arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan kepemimpinan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Nasional Pemulihan Pascabencana, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri menggembleng kekuatan seluruh komponen bangsa, memperkuat tali koordinasi lintas kementerian/lembaga bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI untuk menggerakkan roda pemulihan dengan kecepatan yang tak tertunda.
Dalam rapat koordinasi yang penuh semangat dan tekad, pada Rabu (7/1/2026), telah disampaikan secara tegas bahwa pembentukan Satgas Nasional Pemulihan Pascabencana merupakan komitmen nyata kepemimpinan negara terhadap rakyat Aceh. Tidak ada ruang bagi ego sektoral – seluruh kementerian dan lembaga menyepakati untuk menyatukan langkah, menyatuakan tujuan, dan menjadikan kepentingan masyarakat terdampak sebagai prioritas utama.
Tujuannya jelas: proses pemulihan harus berjalan cepat, terintegrasi, dan memberikan sentuhan nyata yang dapat dirasakan oleh setiap jiwa yang terkena imbas bencana.
Bukti nyata kerja sama itu telah mulai terlihat dalam sejumlah capaian yang membanggakan. Di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah melakukan pembersihan menyeluruh di 2.756 sekolah terdampak, dengan hasil gemilang bahwa 2.468 di antaranya telah kembali menjalankan aktivitas pembelajaran.
Tak hanya itu, 18 tenda belajar telah berdiri kokoh sebagai tempat berkarya bagi para siswa, sementara 80 tenda belajar tambahan siap segera didistribusikan ke berbagai titik terdampak.
Dukungan juga datang dalam bentuk 15.500 paket school kit yang siap menemani perjalanan belajar anak-anak Aceh, serta tunjangan khusus bagi guru terdampak senilai Rp15,7 miliar yang telah ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima – sebuah langkah yang tidak hanya membantu secara finansial, tetapi juga memberikan rasa dihargai bagi para pahlawan tanpa tanda jasa.
Di sektor kesehatan yang menjadi tulang punggung perlindungan masyarakat, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengerahkan sekitar 3.300 tenaga kesehatan yang siap berjuang di garis depan. Seluruh fasilitas layanan kesehatan telah diaktifkan kembali untuk melayani masyarakat, meskipun tantangan masih ada dengan tiga puskesmas yang perlu segera direlokasi agar pelayanan tidak terhenti sekejap pun.
Namun, perjuangan belum selesai di situ. Rapat tersebut juga menekankan urgensi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Aceh.
Untuk memastikan setiap langkah berjalan terarah dan tepat sasaran, Ketua Posko Pemulihan Bencana DPR RI sekaligus Anggota DPR RI TA Khalid, bersama Koordinator Lintas Sektor sekaligus Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA, telah menyepakati sejumlah poin prioritas yang menjadi tonggak utama dalam tahap pemulihan.
Fokus utama diarahkan pada empat pilar penting: percepatan pembangunan dan perbaikan jembatan yang menjadi penghubung antarwilayah, pemulihan akses jalan yang menghubungkan desa-desa terpencil, pengaktifan kembali fasilitas kesehatan dan pendidikan yang menjadi dasar kesejahteraan masyarakat, serta percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) agar tidak seorang pun lagi harus tinggal di tenda dalam waktu lama.
Daftar prioritas juga mencakup upaya normalisasi sungai untuk mencegah terjadinya bencana kembali di masa depan, rehabilitasi tanggul dan bendungan yang menjadi benteng perlindungan wilayah, serta pemulihan akses jalan nasional yang menjadi jalur utama distribusi barang dan jasa.
Kementerian Pekerjaan Umum telah memberikan jaminan bahwa percepatan penanganan telah dilakukan di seluruh kabupaten/kota terdampak, dengan kerja yang dilakukan secara simultan berdasarkan skala prioritas – termasuk pemantauan teknis menyeluruh terhadap jembatan Bailey agar dapat berfungsi secara optimal dan aman bagi pengguna.
Dalam kesempatan itu, Safrizal ZA mengatakan dengan nada tegas bahwa fase pemulihan saat ini tidak dapat dijalankan dengan kecepatan biasa. Setiap detik berharga, terutama menjelang kedatangan Bulan Suci Ramadhan yang penuh berkah – sebuah momen di mana masyarakat berharap dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan penuh kemudahan.
“Pemulihan pascabencana bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan secara mekanis, tetapi tentang memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan kecepatan yang luar biasa,” tegas Safrizal ZA.
Dia menyebutkan, titik-titik distribusi bahan makanan yang masih terhambat akibat kondisi jalan atau infrastruktur harus benar-benar dicek secara menyeluruh dan diperbaiki secepat mungkin. “Karena kita tidak boleh membiarkan stok pangan masyarakat Aceh terganggu menjelang Ramadhan,” kata Safrizal dengan mata yang penuh tekad.
Safrizal menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga pada kebutuhan dasar yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat dan beribadah. Distribusi pangan harus berjalan lancar, ketersediaan air bersih untuk kebutuhan minum dan bersuci harus terjamin dengan baik, dukungan sandang harus sampai ke tangan yang tepat, serta pemindahan pengungsi dari tenda ke hunian sementara harus dipercepat agar mereka dapat merasakan kenyamanan yang layak.
“Seluruh pekerjaan harus dilakukan secara paralel – tidak ada yang bisa ditunda. Mulai dari perbaikan jalan dan jembatan, normalisasi sungai, perbaikan tanggul, pemulihan pasokan listrik, hingga pemulihan sarana komunikasi,” tuturnya.
Menurutnya, integrasi dan kolaborasi yang erat antar kementerian dan lembaga di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Nasional menjadi kunci utama agar pemulihan berjalan cepat, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat Aceh.
Satgas DPR RI juga menegaskan pentingnya memastikan tidak ada satu wilayah pun di Aceh yang terisolir dari sentuhan pemulihan. Pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait berkomitmen untuk mengawal seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara berkelanjutan, termasuk pembangunan hunian sementara yang layak huni dan penyediaan air bersih yang memadai bagi setiap warga.
Semua ini dilakukan bukan hanya untuk memulihkan apa yang hilang, tetapi juga untuk mendorong Aceh bangkit kembali dengan wajah yang lebih kuat dan tangguh menghadapi masa depan.
Rapat koordinasi yang penuh dengan semangat gotong royong ini diikuti oleh sejumlah pihak penting, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kemendikdasmen, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika Digital (Komdigi), Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), BP BUMN, Satgas Darurat Jembatan, Danantara, unsur TNI, perusahaan BUMN, serta pemerintah daerah Provinsi Aceh dan kabupaten/kota terkait.
Pertemuan ini bukan hanya untuk mendapatkan laporan progres, tetapi juga untuk menyatukan tekad dan langkah agar pemulihan Pascabencana Aceh benar-benar mencapai target yang diharapkan – menjadikan Aceh sebagai bukti nyata kemampuan bangsa Indonesia dalam bangkit dari kemurkaan alam. (*)
